“Kami harus siapkan dari sekarang. Jangan nanti pas anak-anak sudah butuh sekolah, kita baru bangun. Telat nanti. Jadi, sekolah kosong sementara itu bukan masalah. Ini semua bagian dari perencanaan jangka panjang,” tuturnya.
Akses Pendidikan di Kawasan Penyangga IKN Makin Merata, Seragam Gratis Dibagikan ke 37 Ribu Siswa
Upaya menjamin pemerataan akses pendidikan terus digencarkan Pemerintah Kota Balikpapan.
Lewat program bantuan seragam sekolah gratis, lebih dari 37 ribu siswa dari jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) menerima bantuan perlengkapan sekolah untuk tahun ajaran 2025/2026.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Irfan Taufik, Senin, 14 Juli 2025.
“Kalau TK itu hanya satu stel, yaitu seragam batik. Sedangkan untuk SD dan SMP, masing-masing siswa menerima tiga jenis seragam, yaitu seragam nasional, seragam pramuka, dan batik,” ujar Irfan, disadur dari ANTARA, Selasa, 15 Juli 2025.
Rinciannya, seragam diberikan kepada lebih dari 13 ribu siswa SD, sekitar 12 ribu siswa SMP, dan sekitar 12 ribu siswa TK.
Program ini tidak hanya menyasar sekolah negeri, tetapi juga sekolah swasta, sebagai bentuk komitmen inklusivitas pendidikan yang merata di kota minyak.
“Program bantuan seragam sekolah ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pendidikan yang inklusif dan merata di Kota Balikpapan,” tegas Irfan.
Baca Juga: Gedung Belum Siap, Sekolah Rakyat di Kaltim Jalan Dulu Pakai Skema Rintisan
Menariknya, kebijakan ini bukan hal baru. Sudah tiga tahun berturut-turut Pemkot Balikpapan menjalankan program ini, dengan cakupan seluruh peserta didik baru.
“Bantuan ini berlaku untuk semua peserta didik baru di seluruh sekolah yang ada di Balikpapan, tanpa terkecuali,” tambahnya.
Tak hanya dari tingkat kota, sinergi pemerintah juga tampak dari kontribusi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Lewat program bertajuk 'Gratispol', Pemprov turut menyalurkan seragam gratis untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
“Jadi tidak berbenturan, karena berbeda kewenangan. Pemerintah provinsi untuk jenjang SMA dan SMK, sedangkan jenjang TK, SD, dan SMP ditangani pemerintah kabupaten atau kota,” jelas Irfan.
Penyaluran bantuan seragam dijadwalkan mulai Rabu, 16 Juli 2025, dan akan ditandai dengan seremoni khusus yang digelar di SMP Negeri 27 Balikpapan oleh Wali Kota Rahmad Mas’ud.
Berita Terkait
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
Penemuan Cadangan Gas Raksasa di Cekungan Kutai, Kaltim Ingin PI 10 Persen
-
KPK Datangi Kantor Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud, Ada Apa?
-
Rudy Mas'ud Dinilai Tak Paham Hukum, Klaim Punya Hak Prerogatif Seperti Presiden
-
Rudy Mas'ud soal Adik Kandungnya Jadi Tim Ahli Gubernur: Itu Hak Prerogatif
-
Adik Masuk Tim Ahli Gubernur, Rudy Mas'ud Samakan Seperti Hashim dan Prabowo