“Dengan berkantornya Wakil Presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur, termasuk Papua, dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan,” terang Wakil Ketua DPR RI ini.
Wapres Dulu, Baru Menteri: Strategi Bertahap Pemindahan Ibu Kota ke IKN
Desakan agar pemerintah mempercepat proses formal pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Nusantara (IKN), kembali mencuat.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan pentingnya segera menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) yang menandai pengalihan resmi status ibu kota negara dari Jakarta ke IKN.
Ia menyebut, langkah awal pemindahan tak perlu dilakukan sekaligus, namun bisa secara bertahap, dimulai dengan menempatkan Wakil Presiden (Wapres) serta kementerian strategis di kawasan IKN.
Hal itu ia sampaikan saat berada di Jakarta, Jumat, 18 Juli 2025.
"Sebagai Ketua Komisi II DPR tentu tugas saya salah satunya adalah membicarakan ini dengan rekan-rekan antar fraksi di Komisi II DPR RI," ujarnya disadur dari ANTARA, Sabtu, 19 Juli 2025.
Menurut Rifqi, dari sisi infrastruktur, IKN dinilai cukup siap menampung 10–15 ribu aparatur sipil negara (ASN), terutama dengan dukungan fasilitas perumahan yang telah disiapkan oleh Otorita IKN.
"Kalau dengan melihat kesiapan infrastruktur ini, hari ini atau besok pun pemerintah sebetulnya sudah bisa menetapkan IKN sebagai Ibu Kota Negara dengan didahului oleh Wapres," tegasnya.
Baca Juga: Keterbukaan Informasi di Wilayah IKN Dimulai dari Sinergi Lintas OPD
Di sisi lain, DPR RI saat ini tengah menyusun siklus anggaran untuk tahun 2026, yang turut mencakup kebutuhan Otorita IKN sebagai mitra kerja Komisi II.
Menurut Rifqi, pembahasan tersebut akan menjadi momentum untuk menyusun strategi politik dan kelembagaan dalam mendukung pemindahan ibu kota.
"Dan tentu ini akan menjadi sikap bagi kami di DPR nanti untuk membangun positioning," sambungnya.
Sikap serupa juga disuarakan Partai NasDem.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa kehadiran Wakil Presiden di IKN menjadi langkah simbolis sekaligus strategis untuk memulai transisi pemerintahan ke ibu kota baru.
"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun," ujar Saan di Kantor DPP Partai NasDem, Jumat itu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
Tragedi di Stasiun Bekasi Timur: 3 Penumpang KRL Tewas dan 38 Korban Luka-luka Dilarikan ke 4 RS
-
KAI Fokus Evakuasi dan Normalisasi Jalur Pasca KA Argo Bromo Anggrek Tabrak KRL di Bekasi Timur
-
Tabrakan Hebat di Stasiun Bekasi Timur: KRL vs Argo Bromo Anggrek, Jeritan Penumpang Pecah!
-
Rekam Jejak Jenderal Dudung Abdurachman: Dari Pencopot Baliho Kini Jadi Tangan Kanan Presiden
-
Reshuffle Kabinet: Qodari Geser dari KSP ke Bakom, Dudung Ambil Alih Peran Strategis di Istana
Terkini
-
Gerindra Kaltim Sentil Rudy Mas'ud, Singgung Nepotisme hingga Evaluasi Anggaran
-
Advokat Publik Datangi Kantor Rudy Mas'ud, Minta Bubarkan Tim Ahli Gubernur
-
Rudy Mas'ud Janji Pengadaan Kursi Pijat Pakai Duit Sendiri, Begini Kata Pemprov Kaltim
-
Lubang Bekas Tambang Ilegal Makan Korban, ESDM Kaltim Turun Tangan
-
Gubernur Kaltim Rudi Masud Tiadakan Keterlibatan Keluarga di Pemerintahan