Dukung IKN Hijau, PPU Libatkan Pedagang Pasar Tangani Limbah Harian

Di tengah percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Otorita IKN menginisiasi program percontohan untuk memastikan tidak ada masyarakat tertinggal secara ekonomi di wilayah ini.

Target ambisius pun ditetapkan: nol persen penduduk miskin di kawasan inti IKN yang mencakup sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara pada tahun 2035.

Hal itu disampaikan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN, Conrita Ermanto, saat ditemui di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Senin, 21 Juli 2025.

"Kami rancang program percontohan awal sebagai langkah untuk mencapai target penduduk miskin di IKN," ujar Conrita, disadur dari ANTARA, Selasa, 22 Juli 2025.

Ia menegaskan bahwa "pilot project dilakukan untuk wujudkan target 2035, nol persen penduduk miskin di IKN."

Program ini mengedepankan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi lahan untuk aktivitas pertanian terpadu atau integrated farming.

Model usaha ini dirancang mencakup smart farming, urban farming, hingga praktik agroforestry yang disesuaikan dengan karakteristik desa atau kelurahan setempat.

Bagi desa yang memiliki Tanah Kas Desa (TKD), lahan tersebut akan dimanfaatkan.

Sedangkan untuk kelurahan tanpa TKD, akan digunakan lahan HPL (Hak Pengelolaan Lahan) milik Otorita di area penggunaan lain (APL).

Baca Juga: Jalan Lebar 40 Meter Siap Sambungkan Inti IKN, APBN Gelontorkan Rp 3 Triliun

"Cakupan wilayah delineasi IKN seluas kurang lebih 252 ribu hektare mencakup Kecamatan Sepaku hingga ke Loa Kulu, Loa Janan, dan enam kecamatan lainnya termasuk Sanga-Sanga," jelas Conrita.

Konsep pemberdayaan ini tak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga pada peningkatan pendapatan keluarga secara jangka panjang.

Upaya ini melibatkan sinergi antardirektorat di lingkungan Otorita IKN.

"Ini merupakan kolaborasi lintas direktorat mulai dari Direktorat Ketahanan Pangan, Direktorat Pertanahan, hingga Direktorat Perencanaan Makro, Mikro dan Sarana Prasarana Sosial," paparnya.

Lebih jauh, ia menyoroti pentingnya konektivitas antara program pengentasan kemiskinan dan realitas pasar kerja saat ini.

Masyarakat prasejahtera diarahkan untuk mengakses peluang ekonomi yang ditawarkan oleh dunia usaha dan industri.