Kaltim Tampil di Barisan Depan Kepemimpinan Digital Indonesia

SuaraKaltim.id - Transformasi digital bukan lagi sekadar jargon di Kalimantan Timur (Kaltim).

Provinsi ini kini menjadi percontohan dalam membangun model kepemimpinan digital yang tangguh dan adaptif, terutama di tengah dinamika pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Komitmen ini tergambar dalam partisipasi aktif Kalimantan Timur dalam Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) yang menjadi bagian dari Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIX Tahun 2025.

Kegiatan yang digelar daring oleh Pusat Pengembangan Aparatur Komunikasi dan Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital, ini diikuti 48 peserta dari lintas instansi pada Selasa, 29 Juli 2025.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, tampil sebagai salah satu narasumber utama.

Dalam paparannya, ia menekankan bahwa kesiapan kepemimpinan digital adalah kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan era transformasi teknologi yang masif.

“Pemindahan IKN ke Kaltim menjadi momentum untuk percepatan transformasi digital. Ini perlu didukung dengan peningkatan literasi digital serta kesiapan layanan publik berbasis teknologi,” jelas Faisal yang juga menjabat sebagai Ketua ASKOMPSI dan Ketua Perhumas Kota Samarinda, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 30 Januari 2025.

Faisal menjelaskan, langkah Bumi Mulawarman tidak hanya sebatas rencana.

Pemerintah provinsi (Pemprov) di bawah kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji telah menunjukkan langkah nyata dengan meluncurkan berbagai program digital strategis.

Baca Juga: Hilux Rangga, Mitra Baru Usaha Kaltim yang Tak Kenal Medan Berat

“Kepemimpinan yang visioner sangat menentukan keberhasilan transformasi digital. Contohnya, Gubernur langsung menerapkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) sejak hari pertama menjabat. Itu bukti nyata dari komitmen beliau,” tambah Faisal.

Beberapa program yang menjadi sorotan antara lain Internet Desa yang memperluas konektivitas wilayah, serta Super App SAKTI (Satu Akses Kalimantan Timur) yang dirancang untuk menyatukan layanan publik dalam satu platform digital.

Penunjukan Kaltim dalam agenda VKN subtema "Kepemimpinan Digital dalam Meningkatkan SDM Kompeten, Inklusif, dan Berdaya Saing Global" juga menjadi kelanjutan dari program Digital Leadership Academy (DLA) 2024.

Ini menjadi momen penting bagi para peserta PKN untuk mengasah keterampilan kepemimpinan modern dan menyusun kebijakan digital yang responsif.

Selain Faisal, kegiatan ini turut menghadirkan Kepala BPSDM Provinsi Kaltim, Dra. Nina Dewi, yang memaparkan strategi pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) di era digital.

Seno Aji Imbau Kampus Tak Naikkan UKT di Tengah Program Gratispol

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan pentingnya menjaga keadilan akses pendidikan tinggi seiring dengan bergulirnya program pendidikan gratis atau Gratispol.

Dalam hal ini, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengimbau seluruh perguruan tinggi yang telah menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah agar tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa.

Hal itu disampaikan Seno Aji ketika di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa, 29 Juli 2025.

"Kami minta kepada pihak perguruan tinggi agar tidak menaikkan UKT mahasiswanya di tengah bantuan program gratispol ini," ujar Seno Aji disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com.

Imbauan tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemprov untuk memastikan manfaat program Gratispol benar-benar dirasakan mahasiswa penerima bantuan.

Sejauh ini, program yang digagas oleh Seno Aji bersama Ketua DPR RI Dapil Kaltim, Rudy Mas’ud, telah menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan 53 kampus negeri maupun swasta di Kalimantan Timur.

“Program ini sangat dinantikan oleh masyarakat dan dunia pendidikan. Dampaknya terasa, khususnya dalam membuka akses pendidikan tinggi yang lebih merata,” bebernya.

Beberapa kampus yang telah terlibat dalam MoU antara lain Universitas Mulawarman, Institut Teknologi Kalimantan, Politeknik Negeri Samarinda, Poltekes Kemenkes Kaltim, hingga Universitas Balikpapan dan Universitas Kutai Kartanegara.

Seno Aji menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp 750 miliar untuk Gratispol tahun ini telah terserap sepenuhnya.

Pemerintah daerah pun berencana mengusulkan penyesuaian melalui APBD Perubahan 2025 atau mengalokasikannya khusus dalam APBD Murni 2026.

"Kami optimis program gratispol ini bisa dirasakan oleh masyarakat, khususnya mahasiswa-mahasiswi yang telah diterima oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta," tuturnya.