1.170 ASN Sudah Pindah ke IKN, Pemerintah Pusat Gas Pol Transisi Birokrasi

SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat menunjukkan komitmennya dalam merealisasikan pemindahan pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Tahapan strategis pemindahan aparatur sipil negara (ASN) terus berjalan secara bertahap, menandai akselerasi konkret pembangunan wilayah administrasi baru ini.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyampaikan bahwa perpindahan ASN ke IKN masih berlangsung dan akan terus berlanjut sesuai dengan rencana induk nasional.

Hal itu disampaikan Basuki ke awak media saat dirinya berada di Sepaku, Kamis, 31 Juli 2025.

"Proses pemindahan ASN ke IKN akan terus lanjut sesuai rencana pemerintah pusat," ujar Basuki disadur dari ANTARA, di hari yang sama.

Basuki menjelaskan bahwa tahap awal ini fokus pada pemindahan ASN dari 15 kementerian, sebagai langkah penting dalam menyusun fondasi birokrasi di kota baru tersebut.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) disebut telah menyiapkan langkah-langkah teknis untuk menunjang kelancaran proses tersebut.

"Tercatat sebanyak 1.170 orang pegawai Otorita IKN telah resmi berpindah (ke IKN) dan menempati di beberapa menara (tower) hunian ASN," tambahnya.

Tak hanya pegawai OIKN, tenaga kesehatan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga sudah mulai berdinas dan tinggal di kawasan IKN.

Baca Juga: DPRD Kaltim: Pembiayaan IKN Masih Aman, Komitmen Pusat Tetap Jalan

Total ada 109 pegawai Kemenkes yang kini menetap di sana. Gelombang perpindahan ASN juga mencakup pegawai dari lembaga-lembaga strategis lainnya.

"Sejumlah pegawai balai-balai teknis di bawah Kementerian PU juga sudah pindah ke IKN," jelas Basuki.

Lembaga seperti Bank Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tercatat telah mengirimkan sebagian pegawainya ke wilayah Nusantara.

Pemindahan ini dilakukan seiring selesainya pembangunan tahap kedua, yang mencakup kawasan legislatif dan yudikatif serta fasilitas pendukung lain.

Selain itu, aspek penganggaran juga telah dirampungkan.

Di sisi infrastruktur transportasi, Basuki menyoroti perkembangan Bandara Nusantara yang kini telah mendapat status sebagai bandara umum, setelah disetujui oleh DPR RI.