1.170 ASN Sudah Pindah ke IKN, Pemerintah Pusat Gas Pol Transisi Birokrasi

Hal ini menjadi bagian penting untuk mendukung mobilitas nasional dari dan menuju IKN.

"Dan infrastruktur transportasi udara, yakni Bandara Nusantara diubah status menjadi bandara umum melalui persetujuan DPR RI," tambahnya.

Bandara ini nantinya akan melayani rute-rute utama dari wilayah Kalimantan bagian barat, mencakup Kutai Kartanegara, Kutai Barat, hingga Paser, sebagai simpul konektivitas penting di kawasan tersebut.

Toha Dukung Prabowo: Keppres IKN Harus Menunggu Infrastruktur Siap

Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Toha menyatakan dukungannya terhadap pendekatan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan kesiapan infrastruktur sebagai syarat utama sebelum penandatanganan Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut Toha, kebijakan itu merupakan bentuk kehati-hatian yang sejalan dengan kepentingan publik dan kesinambungan tata kelola pemerintahan nasional.

Hal itu disampaikan Toha di Jakarta, Rabu, 30 Juli 2025.

"Tiga tahun ke depan merupakan waktu yang ideal untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Jangan sampai pemindahan dilakukan hanya demi simbolisasi, tetapi belum siap menopang fungsi pemerintahan," kata Toha disadur dari ANTARA, Kamis, 31 Juli 2025.

Politikus dari Partai NasDem itu mengingatkan bahwa dukungan politik terhadap IKN tidak boleh mengabaikan kenyataan di lapangan.

Baca Juga: DPRD Kaltim: Pembiayaan IKN Masih Aman, Komitmen Pusat Tetap Jalan

Ia menilai pendekatan yang terburu-buru hanya akan menciptakan beban baru dan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam pelayanan publik.

"Pemindahan ibu kota tidak boleh dilakukan serampangan, tergesa-tergesa, dan harus dihitung secara matang," ucapnya.

Toha juga menyebut langkah Presiden Prabowo yang menahan penandatanganan Keppres hingga infrastruktur benar-benar siap sebagai pilihan rasional dan berpandangan jauh ke depan.

"Saya mendukung penuh sikap Pak Prabowo yang tidak terburu-buru dalam meneken keppres pemindahan ibu kota," ujarnya.

Ia menekankan, kesiapan fasilitas vital seperti transportasi, jaringan komunikasi, dan infrastruktur kantor pemerintahan adalah prasyarat mutlak untuk memastikan transisi ibu kota berjalan mulus.

Sebagai anggota komisi yang membidangi urusan pemerintahan, Toha juga menyoroti aspek lain yang tak kalah penting: transparansi dan partisipasi publik dalam seluruh proses pembangunan IKN.