Didukung Dana Rp9,2 Miliar, Pemprov Kaltim Gesa Internet Gratis di 802 Desa

SuaraKaltim.id - Akses internet gratis terus digesa Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) di sebanyak 802 desa yang berada di provinsi tersebut.

Penyediaan akses internet gratis tersebut guna mempercepat transformasi digital guna meningkatkan kualitas layanan publik, pendidikan, dan ekonomi masyarakat secara merata hingga ke wilayah pelosok.

"Capaian 802 desa ini menunjukkan progres yang sangat positif. Kami berkomitmen agar tidak ada lagi kesenjangan digital, terutama bagi masyarakat di daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau," kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal dikutip dari Antara, Rabu (14/1/2026).

Dia mengungkapkan bahwa capaian ini sebenarnya telah melampaui target awal yang ditetapkan sebanyak 716 desa. Dari total rencana besar 841 desa, kini tersisa 39 desa yang masih dalam tahap finalisasi.

Faisal menjelaskan bahwa keberhasilan program ini didukung oleh alokasi anggaran sebesar Rp9,2 miliar. Sepanjang tahun lalu, realisasi anggaran mencapai Rp8,8 miliar atau 95,56 persen.

Meski secara teknis jaringan internet sudah meluas, Faisal mengakui bahwa ketersediaan listrik masih menjadi hambatan utama di lapangan.

Data Diskominfo menunjukkan masih ada 125 desa di Kaltim yang belum teraliri listrik secara permanen (24 jam).

Akibatnya, operasional jaringan internet di wilayah tersebut sangat bergantung pada ketersediaan energi lokal.

"Di beberapa titik, kami tetap memasang jaringan dengan memanfaatkan genset atau energi alternatif. Namun, tantangannya adalah sinkronisasi. Jika genset desa mati, otomatis koneksi internet ikut terhenti," jelasnya.

Menghadapi tahun anggaran 2026, Pemprov Kaltim harus menyusun strategi yang lebih selektif menyusul adanya penyesuaian nilai transfer ke daerah (TKD).

Fokus pengembangan internet gratis tahun ini akan diprioritaskan bagi wilayah-wilayah yang masuk dalam kategori 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Beberapa kabupaten yang menjadi fokus utama di 2026 meliputi, Berau, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Kutai Barat dan Paser.

"Kami harus memetakan wilayah dengan skala prioritas tinggi karena keterbatasan kemampuan fiskal saat ini. Arahan pimpinan sangat jelas: efisiensi anggaran tanpa mengurangi esensi pelayanan masyarakat di pelosok," tutup Faisal. (Antara)