Langkah Awal Sekolah Rakyat 24 Samarinda: Mulai dengan 12 Guru, Target 100 Siswa

SuaraKaltim.id - Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda akan memulai tahun ajaran perdananya pada 15 Agustus 2025 dengan menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) bagi para siswa.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, termasuk kekurangan tenaga pengajar dan adaptasi sistem asrama.

Hal itu disampaikan Wakil Kepala Pengembangan Mutu/Kurikulum Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda, Indra Bagus Yudistira, di Samarinda, Jumat, 1 Agustus 2025.

"Proses belajar juga akan diawali dengan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) dan program persiapan selama beberapa bulan," ujar Indra, disadur dari ANTARA, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Saat ini, sebanyak 12 guru telah siap mengajar dan tinggal di asrama yang telah disediakan pihak sekolah sejak akhir Juli lalu.

Para guru ini berasal dari berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah (Jateng), Jawa Timur (Jatim), Kutai Barat (Kubar), dan Samarinda.

"Mereka mayoritas berasal dari luar Kalimantan Timur, jadi kami sediakan asrama untuk memudahkan mereka," jelas Indra.

Namun, idealnya operasional penuh sekolah ini memerlukan total 17 guru. Artinya, masih ada kekurangan lima tenaga pengajar.

"Untuk sementara, guru yang ada akan mengajarkan beberapa mata pelajaran yang dirasa mampu. Saat ini, rekrutmen guru tahap dua masih berlangsung, dan kemungkinan akan diambil dari situ," tambahnya.

Baca Juga: Gedung Belum Siap, Sekolah Rakyat di Kaltim Jalan Dulu Pakai Skema Rintisan

Sejumlah mata pelajaran telah memiliki guru, antara lain PPKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Matematika, Biologi, IPS (yang mencakup Sejarah, Geografi, dan Sosiologi), serta TIK dengan dua pengajar yang fokus pada coding dan informatika dasar.

Untuk sementara, proses belajar mengajar akan berlangsung di kompleks Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Timur (Kaltim)

Sekolah ini dirancang untuk menampung 100 siswa, terbagi rata antara jenjang SMP dan SMA.

Tiap jenjang akan memiliki dua rombongan belajar (rombel), masing-masing berisi 25 siswa.

"Setiap rombel diisi oleh 25 anak, sehingga total ada empat rombel, yakni dua rombel untuk SMP dan dua rombel untuk SMA," tutur Indra.

Proses belajar dimulai dengan MPLS selama dua pekan, dilanjutkan program adaptasi selama dua bulan untuk membiasakan siswa dengan sistem asrama dan pola hidup mandiri.

"Tujuannya adalah agar siswa, yang datang dari berbagai latar belakang, dapat beradaptasi dengan baik. Jadi, setelah program persiapan selesai, barulah mereka akan mulai dengan materi pelajaran," pungkasnya.

Sekolah Rakyat Segera Hadir di Kutim, Sasar Anak dari Keluarga Miskin

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) tengah menyiapkan langkah awal untuk menghadirkan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan alternatif yang menyasar keluarga kurang mampu.

Program ini merupakan inisiatif nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah awal yang kini tengah difokuskan Pemkab Kutim adalah penetapan lokasi pembangunan.

Dua titik lahan telah dipertimbangkan untuk ditetapkan, yakni di Jalan Guru Besar dan Jalan Simono, Kecamatan Sangatta Utara.

Hal itu disampaikan Asisten I Pemkab Kutim, Poniso Suryo Renggono, di Sangatta, Selasa, 29 Juli 2025.

"Dalam rapat awal pembahasan, untuk pembangunan sekolah rakyat kami perlu lahan yang clear and clean terlebih dahulu," ujar Poniso, disadur dari ANTARA.

Tim teknis lapangan saat ini sedang melakukan verifikasi dan pematangan lahan agar proses pembangunan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.

Poniso menjelaskan, Pemkab Kutim telah menyampaikan usulan tahap pertama terkait pematangan dan sertifikasi lahan.

"Kami usulkan dulu, karena yang bangun sekolah-nya pemerintah pusat, kami belum mengetahui kapan akan dibangunnya," ucapnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Sosial Kutai Timur, Ernata Hadi Sujito, menekankan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk menjadi solusi konkret bagi permasalahan putus sekolah yang disebabkan keterbatasan ekonomi.

"Sekolah ini untuk memfasilitasi keluarga dengan kategori miskin, agar selalu dapat mengemban pendidikan wajib," jelas Ernata.

Ia berharap kehadiran Sekolah Rakyat dapat menjadi jembatan keluar dari lingkaran kemiskinan, dengan membuka akses pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi generasi muda di Kutim.

"Kalau anak-anak sudah pada sekolahnya tinggi, cerdas, maka dia akan bisa bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan sehingga generasi anak-anaknya sudah bukan lagi generasi miskin," tuturnya.

Dengan kesiapan lahan yang terus dimatangkan, Kutim tampak serius menyambut program ini sebagai bagian dari strategi daerah dalam menekan angka kemiskinan melalui jalur pendidikan.