Dengan mengusung tema “Bersama Diaspora Mewujudkan IKN Menjadi Kota Dunia Untuk Semua,” perhelatan ini sekaligus mempertegas arah IKN sebagai kota hijau, modern, dan terbuka bagi dunia.
Kepastian Hukum Pertanahan Jadi Prioritas Pembangunan IKN
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperkuat pondasi hukum dalam pembangunan IKN dengan menggandeng Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) serta lembaga pertanahan daerah.
Kolaborasi ini dinilai penting untuk menciptakan sistem pengelolaan tanah yang terintegrasi dan berpihak pada kepastian hukum, khususnya di wilayah IKN yang mencakup sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).
Hal itu disampaikan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, saat menjawab pertanyaan media terkait isu pertanahan di Sepaku, Kamis, 31 Juli 2025.
"Otorita IKN perkuat tata kelola pertanahan lakukan koordinasi dengan IPPAT," ujar Basuki, disadur dari ANTARA, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Ia menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga menjadi bagian dari komitmen OIKN dalam membangun sistem pertanahan yang progresif dan selaras dengan visi jangka panjang Kota Nusantara sebagai ibu kota masa depan.
Menurutnya, kolaborasi antara OIKN, IPPAT, dan instansi pertanahan daerah menjadi pilar penting untuk menciptakan ekosistem lahan yang mendukung pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan.
"Diharapkan kolaborasi dapat tercipta kesepakatan bersama tentang apa yang harus dilakukan, semua tentu ada aturan. Koordinasi yang dilakukan juga bisa menjadi wadah kolaborasi antara Otorita IKN dengan IPPAT," ujarnya.
Baca Juga: Pendidikan Merata di Kawasan IKN, PPU Targetkan 6.000 Siswa Terima Kartu Cerdas
Selain IPPAT, koordinasi juga dilakukan dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kalimantan Timur (Kaltim), Kantor Pertanahan PPU serta Kukar.
Kolaborasi ini menyasar pada penyelarasan regulasi terbaru, termasuk Peraturan Kepala OIKN Nomor 6 Tahun 2025 yang menggantikan Perka Nomor 12 Tahun 2023 tentang tata cara penyelenggaraan pertanahan di IKN.
"Dan isu strategis guna menyelaraskan pemahaman terhadap dinamika pertanahan yang berkembang," lanjutnya.
Langkah strategis ini tidak hanya menjawab kebutuhan teknis administrasi pertanahan, tetapi juga mendukung rencana besar mewujudkan tata kelola lahan yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika jangka panjang.
"Koordinasi dan kolaborasi dengan IPPAT delineasi IKN menjadi bagian dari langkah strategis untuk membangun tata kelola lahan yang kuat, terintegrasi, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang seluruh pemangku kepentingan di Kota Nusantara," jelas Basuki.
Berita Terkait
Terpopuler
- Raffi Ahmad Kibarkan Bendera Putih Siap Diperiksa BPK: Ariel, Desta, Gading Siapkan Rp15 M
- Ini Dokumen Resmi dan Peta yang Ditandatangani Bahlil Soal Kawasan Ujung Kulon Masuk Wilayah Tambang
- Tol LematangPelabuhan Panjang Dikebut, Kunci Hilirisasi dan Wisata 50 Juta Orang
- Koalisi Kompak Serahkan Kursi Wapres ke Gerindra: Seminggu Lagi Bakal Ketahuan
- Eks Menkeu Purbaya Unggah Video Pakai Lagu Negoro Angin, Netizen: Bau-baunya Wapres Baru Nih
Pilihan
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
-
Dibuka Merah, IHSG Bertahan di Level 5.300
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
Terkini
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen
-
DPR RI Kawal Dana Haji Rp188,5 Triliun, Hetifah Soroti Keamanan Investasi BPKH
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M
-
Sejumlah Relawan Kesurupan saat Padamkan Karhutla di Makroman Samarinda