Kenaikan pajak yang drastis bisa memicu kenaikan biaya produksi, harga barang, hingga memperberat beban usaha kecil.
Baik Nurhadi maupun Purwadi menilai Balikpapan seharusnya mengoptimalkan potensi lain, mulai dari penguatan BUMD, pengelolaan aset daerah, hingga mendorong investasi.
“Balikpapan itu gerbang utama Kaltim. Banyak aset yang bisa dikelola untuk jadi sumber pendapatan tanpa membebani rakyat. Tapi harus ada kemauan politik dan profesionalisme dalam pengelolaan,” tambah Purwadi.
Nurhadi menutup dengan mengingatkan bahwa masalah utama bukan sekadar besarnya angka pajak, tetapi dampak sosial yang bisa timbul jika pemerintah gagal membangun komunikasi publik.
“Kebijakan ini bersentuhan langsung dengan dapur masyarakat. Jika tidak ditangani dengan cepat dan transparan, bisa muncul spekulasi liar dan gesekan sosial. Ini yang harus dihindari,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'