SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi memasuki babak baru.
Mulai tahun depan, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tidak lagi menjadi penanggung jawab utama proyek ini.
Seluruh kendali pembangunan secara bertahap diserahkan kepada Otorita IKN (OIKN) yang kini sudah beroperasi penuh.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, menjelaskan pihaknya hanya menyelesaikan proyek-proyek lama yang sudah terikat kontrak multiyears sejak 2022, ketika pembangunan IKN pertama kali dimulai di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Hal itu disampaikan Diana, saat berada di Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025.
“MYC belum selesai semuanya, mudah-mudahan tahun ini bisa tuntas. Paling lambat 2026 sudah selesai,” kata Diana disadur, Selasa, 26 Agustus 2025.
Selama tiga tahun terakhir, Kementerian PU menjadi motor utama pembangunan infrastruktur dasar Nusantara, mulai dari jalan tol, sistem air bersih, hingga gedung pemerintahan.
Peran itu diambil karena OIKN saat itu belum terbentuk dan masih dalam tahap penataan kelembagaan.
Kini, setelah Otorita memiliki struktur organisasi dan aparatur sipil negara yang berkantor di lokasi, tongkat estafet pembangunan resmi beralih.
Baca Juga: 34 Perusahaan Ikut Forum TJSL, Pemkab PPU Jaga Keselarasan CSR dengan Agenda IKN
OIKN dipimpin Basuki Hadimuljono, mantan Menteri PUPR di era Presiden Jokowi, yang dipercaya Presiden Prabowo Subianto untuk melanjutkan mega proyek ini.
Peralihan ini juga disertai mandat pengelolaan anggaran.
Dalam rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, 21 Januari 2025, Basuki ditugaskan langsung oleh Presiden Prabowo mengatur dana Rp 48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.
Meski begitu, Kementerian PU masih menyelesaikan beberapa pekerjaan tersisa, khususnya jalan tol, dengan dukungan anggaran Rp 14 triliun.
Menteri PU, Dody Hanggodo, memastikan tidak ada perubahan target.
“Kalau kami hanya menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan yang belum selesai. Itu pun tidak banyak dan anggarannya cukup,” ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'
-
Pemprov Kaltim Alihkan 49 Ribu Peserta BPJS, Pemkot Samarinda Menolak!
-
Keterlibatan Keluarga Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Berbagai Posisi Strategis