SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar), memperkuat komitmen terhadap pembangunan berwawasan lingkungan melalui pencegahan deforestasi dan reboisasi.
Langkah ini sejalan dengan target nasional penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 18,37 persen per tahun dan 26,67 persen secara kumulatif dari emisi dasar 2019.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kubar, Nanang Andriani, di Barong Tongkok, Minggu, 31 Agustus 2025.
"Untuk mendukung program pemerintah dalam penurunan emisi ini, maka kami melakukan pendekatan multi sektor, seperti dengan pendekatan berbasis energi, kehutanan, pertanian, industri, dan pengelolaan limbah," ujar Nanang, disadur dari ANTARA.
Nanang menjelaskan, sektor kehutanan dan lahan tetap menjadi prioritas melalui upaya pencegahan deforestasi, reboisasi, dan rehabilitasi.
Pada saat yang sama, sektor energi diarahkan menuju pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi.
Di bidang pertanian, Pemkab Kubar melibatkan berbagai pihak untuk menerapkan praktik ramah lingkungan.
Sedangkan sektor transportasi dan pengelolaan limbah terus dicari terobosan guna menekan laju emisi.
"Penurunan emisi gas rumah kaca bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kolektif semua komponen. Untuk itu, diperlukan sinergi seluruh perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat," tegas Nanang.
Baca Juga: Langkah Strategis Sambut IKN, PPU Kirim 11 Pelajar Kuliah ke Bali dengan Beasiswa Penuh
Keseriusan tersebut mendapat pengakuan internasional.
Tahun 2024, daerah yang masuk penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini menerima alokasi dana karbon Rp 16,33 miliar dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), berkat kontribusi 81 kampung yang berhasil menekan emisi di sektor pangan, penggunaan lahan, dan restorasi (Folur).
Nanang optimistis, keberhasilan ini menjadi modal besar bagi Kubar untuk tampil sebagai contoh nyata pembangunan hijau di Indonesia.
"Saya juga mengimbau semua pihak menjadikan Kubar sebagai pionir pembangunan berwawasan lingkungan. Kita harus buktikan bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- Maaf dari Trans7 Belum Cukup, Alumni Ponpes Lirboyo Ingin Bertemu PH Program Xpose Uncensored
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
- Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka? Ratusan Siswa SMAN 1 Yogyakarta Keracunan Ayam Basi
Pilihan
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
-
6 Rekomendasi HP 2 Jutaan Memori Besar untuk Orang Tua, Simpel dan Aman
-
Alhamdulillah! Peserta Magang Nasional Digaji UMP Plus Jaminan Sosial dari Prabowo
-
Kabar Gembira! Pemerintah Guyur BLT Ekstra Rp30 T, 17 Juta Keluarga Baru Kebagian Rezeki Akhir Tahun
-
Prabowo Mau Beli Jet Tempur China Senilai Rp148 Triliun, Purbaya Langsung ACC!
Terkini
-
Partisipasi Publik Jadi Penentu, SE2026 Disiapkan dengan Literasi Statistik
-
Warga Kaltim Diajak Ngerti Data: Langkah Awal Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
-
CEK FAKTA: Benarkah OJK Resmikan Pemutihan Data Pinjol? Ini Penjelasannya!
-
CEK FAKTA: Benarkah Puan Maharani Tak Suka Indonesia Disebut Negara Konoha?
-
Tak Menunggu Pusat, Pemkab PPU Tanggung Sendiri Program MBG di Sekitar IKN