SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar), memperkuat komitmen terhadap pembangunan berwawasan lingkungan melalui pencegahan deforestasi dan reboisasi.
Langkah ini sejalan dengan target nasional penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 18,37 persen per tahun dan 26,67 persen secara kumulatif dari emisi dasar 2019.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Kubar, Nanang Andriani, di Barong Tongkok, Minggu, 31 Agustus 2025.
"Untuk mendukung program pemerintah dalam penurunan emisi ini, maka kami melakukan pendekatan multi sektor, seperti dengan pendekatan berbasis energi, kehutanan, pertanian, industri, dan pengelolaan limbah," ujar Nanang, disadur dari ANTARA.
Nanang menjelaskan, sektor kehutanan dan lahan tetap menjadi prioritas melalui upaya pencegahan deforestasi, reboisasi, dan rehabilitasi.
Pada saat yang sama, sektor energi diarahkan menuju pemanfaatan energi terbarukan dan efisiensi energi.
Di bidang pertanian, Pemkab Kubar melibatkan berbagai pihak untuk menerapkan praktik ramah lingkungan.
Sedangkan sektor transportasi dan pengelolaan limbah terus dicari terobosan guna menekan laju emisi.
"Penurunan emisi gas rumah kaca bukan hanya tugas pemerintah, bukan hanya tugas pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kolektif semua komponen. Untuk itu, diperlukan sinergi seluruh perangkat daerah, dunia usaha, akademisi, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat," tegas Nanang.
Baca Juga: Langkah Strategis Sambut IKN, PPU Kirim 11 Pelajar Kuliah ke Bali dengan Beasiswa Penuh
Keseriusan tersebut mendapat pengakuan internasional.
Tahun 2024, daerah yang masuk penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) ini menerima alokasi dana karbon Rp 16,33 miliar dari program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF), berkat kontribusi 81 kampung yang berhasil menekan emisi di sektor pangan, penggunaan lahan, dan restorasi (Folur).
Nanang optimistis, keberhasilan ini menjadi modal besar bagi Kubar untuk tampil sebagai contoh nyata pembangunan hijau di Indonesia.
"Saya juga mengimbau semua pihak menjadikan Kubar sebagai pionir pembangunan berwawasan lingkungan. Kita harus buktikan bahwa pembangunan ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bedak Wardah Apa yang Cocok untuk Usia 40 Tahun? Ini 5 Rekomendasi Terbaik agar Flawless dan Fresh
- 7 Statistik Miris Argentina Saat Dipecundangi Spanyol di Final Piala Dunia 2026
- Persib dan Persija Dikabarkan Tak Lolos IPO di Bursa Efek Indonesia
- Perbedaan Eau De Parfum dan Eau De Toilette, Mana yang Sesuai Kebutuhanmu?
- 3 HP Murah dengan Kamera Underwater Rp2 Jutaan, Cocok Buat Foto dan Video dalam Air
Pilihan
-
Laporkan Hotman Paris ke Polda Metro, PWI Ragukan Ketulusan Permohonan Maaf Sang Pengacara
-
Mendukung Working Mom Mengelola Keuangan Keluarga Lebih Efisien dengan AstraPay
-
Usai Nobar Final Piala Dunia, Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini Kena OTT KPK
-
Menteri PU Dody Hanggodo Bakal Dicopot Agustus? 'Prabowo Tak Suka Menteri yang Bikin Gaduh'
-
Tersangka Don Ritto Dikawal Rantis Brimob saat Tiba di Kejagung, Emas hingga Brankas Ikut Dibawa
Terkini
-
Suara.com Audiensi dengan DPD RI Kaltim, Bahas Sinergi Publikasi dan Keterbukaan Informasi
-
KUR BRI Dukung Rosyidah Terus Kembangkan Usaha Olahan Hasil Laut di Indramayu
-
Strategi Dorong UMKM Desa Berkembang Melalui Peran Mantri BRI, Simak Kisah dari Sumatera Utara Ini
-
HUT ke-70 Danamon, Nasabah di Balikpapan Bisa Nikmati Hujan Promo di Banyak Merchant Favorit
-
Pondok Modern Ibadurrahman Gugat Kemenag, Nilai Pencabutan NSP Cacat Prosedur