Mahulu Gaet Akademisi Rumuskan Kebijakan Hijau Berkelanjutan

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mahakam Ulu (Mahulu) menegaskan komitmennya menjadikan isu lingkungan sebagai fondasi pembangunan daerah.

Arah kebijakan tersebut dirumuskan agar sejalan dengan prinsip berkelanjutan, mencakup aspek ekonomi, sosial, hingga budaya dengan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang di Ujoh Bilang, Senin, 15 September 2025.

"Lingkungan hidup merupakan aspek yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Kualitas lingkungan yang terjaga merupakan modal utama untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan sumber daya alam," ujar Stephanus, dikutip dari ANTARA, Selasa, 16 September 2025.

Untuk memastikan langkah ini berbasis kajian ilmiah, Pemkab Mahulu menggandeng akademisi dari Unit Layanan Strategis (ULS) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Mulawarman.

Hasil kerja sama tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), yang dipaparkan dalam seminar laporan akhir di Samarinda pekan lalu.

"DIKPLHD bukan sekadar laporan administratif, melainkan instrumen penting untuk merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan," jelas Madang.

Menurutnya, dokumen ini menyajikan data akurat mengenai kondisi lingkungan, termasuk daya dukung dan daya tampung wilayah, serta isu-isu prioritas yang harus segera ditangani.

"Adanya metode yang diterapkan, dokumen ini tentu dapat memberikan gambaran akurat kondisi lingkungan, termasuk daya dukung dan daya tampung wilayah," katanya.

Baca Juga: DAS Mahakam, Nadi Kehidupan dan Budaya Masyarakat Mahulu

Madang menegaskan, dokumen tersebut bukan hanya untuk arsip, melainkan pedoman yang dapat mendorong aksi nyata di lapangan.

Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—baik pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat—untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam Mahulu.

"Melalui kolaborasi lintas sektor, komitmen kebijakan, dan langkah nyata di lapangan, maka dapat memastikan kualitas lingkungan tetap terjaga. Melalui cara itu, pembangunan daerah bisa berlangsung adil dan berkelanjutan, tanpa mengorbankan ekosistem yang ada," pungkasnya.