- IKN Didesain Sebagai Ibu Kota Politik, Fasilitas Lembaga Negara Dikebut
- Peta Politik Kukar dan Mahulu Berubah, PSU Jadi Penentu Nasib Pilkada
- PKS Kaltim Dorong Generasi Muda Jadi Motor Politik Lewat Muswil VI
SuaraKaltim.id - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu pada Prolegnas Prioritas 2026 tidak bisa lepas dari evaluasi mendalam terhadap regulasi yang ada saat ini.
Hal itu disampaikan Doli saat menghadiri diskusi yang digelar Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas di Padang, Senin, 22 September 2025.
“Pascaputusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan Pemilu nasional dan lokal, hal itu secara tidak langsung meminta kepada kita bersama untuk mengkaji ulang pelaksanaannya,” kata Doli, disadur dari ANTARA, di hari yang sama.
Menurut Doli, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan jadwal Pilpres, Pemilu legislatif, dan Pilkada harus dijalankan dengan perencanaan matang.
Ia menekankan, implementasi putusan tersebut seharusnya tidak hanya sekadar menyesuaikan waktu pelaksanaan, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas demokrasi.
Dalam forum itu, Doli juga mengingatkan bahwa revisi UU Pemilu perlu menjadi momentum untuk membersihkan praktik buruk dalam setiap gelaran demokrasi lima tahunan.
Politik uang, kampanye hitam, hingga politik transaksional, menurutnya, harus diantisipasi dengan pengaturan yang lebih tegas.
Selain itu, isu penggunaan teknologi dalam Pemilu juga menjadi perhatian. Instrumen Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) yang sempat digunakan pada Pemilu sebelumnya, dinilai perlu diperjelas posisinya agar memiliki dasar hukum yang sah.
“Makanya Sirekap itu kan jadi kebijakan yang gantung. Dia (Sirekap) perlu tapi tidak ada payung hukumnya,” tegasnya.
Baca Juga: Hetifah Sjaifudian Resmi Pimpin KPPG, Siap Perkuat Peran Perempuan di Politik Nasional
Lebih jauh, Doli menilai bahwa penguatan kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah keharusan agar proses Pemilu dapat berjalan transparan dan kredibel.
“Penguatan ini supaya penyelenggara pemilu diisi orang yang punya integritas, independen, cakap serta punya kapasitas untuk mengurus pemilu,” ujarnya.
Selain pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu, Doli juga menekankan perlunya kajian ulang terhadap tingginya biaya penyelenggaraan Pilkada.
Hal ini menjadi salah satu poin penting yang harus diselesaikan dalam pembahasan RUU Pemilu mendatang.
Berita Terkait
Terpopuler
- Empat Pemuda Bobol Gudang Barang Bukti Satlantas Polres Gowa
- Penyadapan Presiden: Prabowo Dengar Suara Mencurigakan, Seskab Teddy Gercep Copot Kabel WiFi
- PLN Beli Gas dari Blok Milik Hashim hingga 2037, Berapa Nilai Kontraknya?
- Sewa Rp315 Juta, Persitara Jakarta Utara Resmi Bermarkas di Stadion Wibawa Mukti
- Belum Ada Kerjaan Usai Mundur Jadi Wapres, Gibran Semangat Diajak Main GTA VI
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Kasus Korupsi Varia Niaga Samarinda, Pengacara Pertanyakan Kerugian Negara Rp30,9 M
-
Sejumlah Relawan Kesurupan saat Padamkan Karhutla di Makroman Samarinda
-
Karhutla Dekati Permukiman di Kutai Timur, Hanguskan 30 Hektare Lahan
-
Diduga Keracunan, Penyebab Kematian Kakak Beradik di Samarinda Masih Misterius
-
AM Sangadji Jadi Pahlawan Nasional, Jejak Perjuangannya hingga ke Kaltim