Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud saat diwawancarai usai mendatangi Kejati Kaltim. [Presisi.co]
Baca 10 detik
- Kejati Kaltim Dalami Kasus Korupsi Hibah DBON, Tersangka Baru Berpotensi Muncul
- Pemeriksaan Isran Noor di Kejati Kaltim, Kasus Hibah DBON Kian Melebar
- Isran Noor Jadi Saksi Kunci? Pemeriksaan DBON Singgung Peran Gubernur
Ia juga menambahkan bahwa pemeriksaannya terkait KTE sudah dilakukan dua kali, sementara untuk DBON baru pertama kali.
“Kalau KTE saya sudah dua kali. Tapi waktu itu, waktu pemeriksaan sebelumnya, belum ada tersangkanya. Nah, ini sudah ada tersangkanya. Kalau yang DBON, baru sekali, sudah ada tersangkanya,” jelasnya.
Sebagai informasi, dugaan korupsi hibah DBON Kaltim 2023 menyeret anggaran sekitar Rp 100 miliar.
Penyidik Kejati Kaltim sudah menetapkan dua tersangka, yaitu Kepala Dispora Kaltim Agus Hari Kesuma serta mantan Ketua Sekretariat DBON Kaltim, Zairin Zain.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Siapa Zamroni Aziz? Kepala Kanwil Kemenag NTB, Viral Lempar Gagang Mikrofon Saat Lantik Pejabat!
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- Prompt Gemini AI untuk Edit Foto Masa Kecil Bareng Pacar, Hasil Realistis dan Lucu
- 10 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 September 2025, Kesempatan Klaim Pemain OVR 110-111
- Bali United: 1 Kemenangan, 2 Kekalahan, Johnny Jansen Dipecat?
Pilihan
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
-
Jurus Menkeu 'Koboi' Bikin Pasar Cemas Sekaligus Sumringah
-
IHSG Cetak Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah, Saham-saham Rokok Jadi Pendorong
Terkini
-
Deposito Turun, Ekonomi Jalan: Strategi Purbaya Picu Konsumsi
-
PHK Mudah dan Kontrak Panjang Jadi Sorotan Serikat Buruh di DPR
-
Prabowo: Indonesia Siap Akui Israel, Asal Palestina Merdeka Dulu
-
Dukung Palestina di PBB, Prabowo Dinilai Sejalan dengan Amanat Konstitusi
-
TKD Turun, Tapi Belanja Daerah Tetap Naik Rp 400 Triliun lewat Skema Baru