-
MBG Kaltim Hadapi Tantangan Rantai Pasok dan Kualitas – Kasus keracunan siswa dan pengelolaan distribusi yang belum optimal mendorong Dinkes Kaltim mencari solusi inovatif.
-
Kolaborasi dengan KDMP – Dinkes Kaltim mempertimbangkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai mitra distribusi bahan pangan untuk menjamin kualitas dan keteraturan pasokan.
-
Fokus pada Menu Bergizi Sesuai Lokal – Selain distribusi, menu MBG disesuaikan dengan kebiasaan konsumsi lokal agar aman, bergizi, dan bernilai protein tinggi, seperti ikan haruan, toman, atau gabus.
SuaraKaltim.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi sejumlah kendala, mulai dari kasus keracunan siswa hingga pengelolaan rantai pasok yang belum optimal.
Situasi ini mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim untuk mengeksplorasi langkah-langkah inovatif, termasuk bekerja sama dengan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai mitra distribusi bahan pangan.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, menjelaskan bahwa ide kolaborasi ini muncul untuk memastikan kualitas bahan makanan dalam program MBG lebih terjamin.
Hal itu disampaikan Jaya saat berada di Samarinda, Sabtu, 27 September 2025.
“Sistem pasokan yang jelas akan sangat membantu mencegah masalah serupa terulang. Termasuk juga kalau sekarang ada KDMP itu kan juga bisa dijadikan sebagai mitra dalam melakukan kerjasama untuk membeli bahan pokok,” ujar Jaya, disadur dari kaltimetam.id--Jaringan Suara.com, Rabu, 1 Oktober 2025.
KDMP merupakan koperasi nasional yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada 21 Juli lalu.
Dengan jaringan yang menjangkau seluruh provinsi dan lebih dari seribu unit di sepuluh kabupaten/kota di Kaltim, KDMP dianggap mampu memperkuat distribusi pangan bagi MBG.
Selain itu, koperasi ini menawarkan harga bahan pokok lebih rendah dibanding pasaran, dengan pemasok resmi yang memudahkan pengawasan kualitas.
“Sehingga lebih tertata, lebih tahu sumbernya, sehingga bahan makanannya juga itu standarnya sesuai dengan standar sanitasi dan izin,” tambah Jaya.
Baca Juga: Biaya Naik, Pemkab PPU Tegaskan MBG Tetap Berjalan untuk Pelajar di Daerah Penyangga IKN
Meski potensinya besar, Jaya menegaskan rencana kolaborasi ini masih tahap konseptual.
Dinas Kesehatan bersama Dinas Pangan akan melakukan pemetaan lebih detail untuk mendampingi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pelaksanaan MBG.
Selain distribusi, kualitas menu makanan juga menjadi fokus. Jaya menekankan pentingnya menyesuaikan pangan dengan kebiasaan konsumsi lokal agar tidak menimbulkan reaksi alergi.
“Harusnya kan, bisa ikan haruan, toman, gabus, lebih bagus. Udah murah, kemudian nilai proteinnya juga tinggi,” tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Belanja Pegawai Ditekan, Kutim Upayakan TPP ASN Tidak Terpangkas
-
Jaga Identitas di IKN, DPRD PPU Siapkan Payung Hukum untuk Adat Paser
-
Dugaan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan di Kaltim: MT Ditahan 100 Hari Tanpa Bukti Baru
-
Kutim Terjebak Warisan Lubang Tambang? Bupati ke KPC: Harusnya Jadi Sumber Penghidupan
-
Dekat IKN, 9.800 Keluarga di PPU Belum Punya Rumah