-
Dinkes Kaltim mempercepat penerbitan Surat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh SPPG sebagai langkah memperkuat keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
-
Sebanyak 42 dari 57 SPPG sudah aktif, namun sebagian belum memiliki SLHS yang menjadi syarat wajib untuk menjamin standar kebersihan dan mencegah risiko keracunan makanan.
-
Dinkes menegaskan tidak akan melonggarkan standar higienitas, sekaligus menyiapkan pelatihan bagi tenaga penjamah makanan dan koordinasi lintas sektor agar seluruh SPPG segera tersertifikasi.
SuaraKaltim.id - Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) memperketat standar kebersihan layanan makanan bergizi gratis dengan mempercepat penerbitan Surat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
Langkah ini menjadi bagian penting dalam memastikan keamanan pangan, terutama bagi anak-anak penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga awal Oktober 2025, tercatat 42 dari 57 SPPG di Kaltim sudah aktif, namun sebagian masih belum memiliki SLHS sebagai syarat wajib pengawasan kesehatan lingkungan.
Hal itu disampaikan Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, di Samarinda, Senin, 6 Oktober 2025.
“Kami ingin semua SPPG yang sudah aktif memiliki SLHS agar bisa dipantau secara menyeluruh dari aspek kesehatan lingkungannya,” ujar Jaya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com.
Menurut Jaya, penerbitan SLHS bukan sekadar urusan administratif, melainkan upaya perlindungan konsumen dari risiko keracunan makanan di tengah masifnya distribusi makanan bergizi gratis di daerah.
“Kalau tidak memperhatikan higienitas, berarti kita membahayakan konsumen, khususnya anak-anak,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, Dinkes Kaltim akan mengadakan rapat koordinasi dengan Tim Percepatan MBG untuk mempercepat penerbitan SLHS di seluruh kabupaten dan kota.
Koordinasi lintas sektor ini akan dibarengi pemantauan ketat terhadap dokumen, hasil uji laboratorium, serta pemeriksaan mikrobiologis guna mendeteksi potensi kontaminasi makanan.
Baca Juga: Demi Anak-anak Kaltim, Dapur MBG Harus Bersih dan Bersertifikat
“Kami tidak akan melonggarkan persyaratan meskipun ada dorongan untuk mempercepat. Standar kebersihan tetap prioritas,” kata Jaya.
Selain verifikasi dokumen, Dinkes juga menyiapkan pengambilan sampel makanan di 42 SPPG aktif dan pelatihan bagi tenaga penjamah makanan yang belum bersertifikat.
“Yang belum tersertifikasi akan segera kita latih supaya proses SLHS bisa segera tuntas,” tutup Jaya.
Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI turut mengingatkan pentingnya pemeriksaan cepat terhadap anak-anak penerima program makanan gratis, guna mencegah potensi kasus keracunan.
Meski belum menyebut tenggat waktu pasti, Dinkes Kaltim menargetkan seluruh SPPG di wilayahnya segera memiliki SLHS, dengan pelaksanaan di lapangan yang dikoordinasikan antara Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan Dinkes Provinsi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'
-
Pemprov Kaltim Alihkan 49 Ribu Peserta BPJS, Pemkot Samarinda Menolak!
-
Keterlibatan Keluarga Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Berbagai Posisi Strategis