-
Ketua Harian PSI Ahmad Ali mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk mengawasi dan mensertifikasi kelayakan konstruksi bangunan di setiap daerah guna mencegah tragedi seperti robohnya Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo.
-
Melalui lembaga tersebut, pemerintah dapat memastikan bangunan yang memenuhi standar keamanan, sehingga risiko ambruk dan korban jiwa dapat diminimalkan.
-
Ahmad Ali juga menyampaikan keprihatinan atas korban tragedi Al Khoziny dan menekankan pentingnya solidaritas sosial serta pendampingan psikologis bagi para penyintas dan keluarga korban.
SuaraKaltim.id - Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali mengusulkan pemerintah membentuk lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan memastikan kelayakan konstruksi bangunan.
Usulan ini muncul setelah insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan puluhan korban jiwa.
Ali menilai pembentukan lembaga tersebut penting agar pemeriksaan teknis terhadap bangunan dapat dilakukan secara rutin dan terukur.
"Kasus di Sidoarjo besar kemungkinan karena konstruksinya bermasalah. Makanya ke depan, perlu ada sertifikasi untuk bangunan dan lembaga ini ditempatkan di setiap kabupaten atau kota tujuannya agar tidak ada lagi kasus seperti di Sidoarjo," kata Ahmad Ali dalam siaran pers resmi yang dikutip dari ANTARA, Senin, 6 Oktober 2025.
Melalui lembaga itu, lanjutnya, pemerintah akan memiliki dasar untuk menentukan bangunan mana yang telah memenuhi standar keamanan dan mana yang belum layak digunakan.
Dengan begitu, risiko ambruknya bangunan yang berpotensi menimbulkan korban dapat ditekan sedini mungkin.
Di sisi lain, Ahmad Ali menyampaikan keprihatinannya atas jatuhnya korban jiwa dalam insiden tersebut.
"Kami prihatin dengan apa yang terjadi di Al Khoziny. Semoga pihak yang terdampak terutama keluarga korban diberikan ketabahan dan kekuatan," kata Ahmad Ali.
Sebagai Ketua Dewan Masjid Sulawesi Tengah, Ali juga menekankan pentingnya solidaritas sosial di tengah bencana, khususnya dalam membantu proses evakuasi dan pemulihan korban.
Baca Juga: Stok dan Harga Beras Dijaga, Pemprov Kaltim Perketat Pengawasan Distributor
"Ada beban psikologis yang mereka tanggung. Mereka pasti mengalami trauma berat. Sehingga penyelesaiannya bukan sekadar ngasih materi tapi juga pendampingan psikologis," ujarnya.
Ia menambahkan, kolaborasi antarwarga, relawan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar proses pemulihan fisik maupun mental korban dapat berjalan maksimal.
"Dengan saling bahu-membahu," kata Ali, "proses evakuasi maupun pemulihan psikis korban dapat berjalan dengan maksimal."
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'