Setiap Pagi, Siswa Samarinda Berjibaku Menyeberang di Jalan Padat Tanpa JPO

SuaraKaltim.id - Lalu lintas di kawasan Jalan Juanda, Samarinda, kian padat setiap harinya, terutama di titik persimpangan menuju Jalan Antasari, MT Haryono, dan Pangeran Suryanata.

Kawasan ini menjadi salah satu titik paling sibuk karena berdekatan dengan empat sekolah besar, yakni SMA Negeri 3, SMA Negeri 5, SMP Negeri 4, dan SMP Negeri 5.

Namun, sejak Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di lokasi tersebut dibongkar, para pelajar dan guru kini harus menyeberang di tengah padatnya arus kendaraan tanpa fasilitas penyeberangan yang aman.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menilai keselamatan pejalan kaki seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Ia memahami alasan pembongkaran JPO yang tidak terawat dan jarang digunakan, tetapi menekankan pentingnya solusi pengganti yang bisa menjamin keamanan pengguna jalan.

“Ini soal keselamatan. Dulu ada jembatan penyeberangan, tapi faktanya tidak dimanfaatkan masyarakat dan akhirnya terbengkalai. Saat semua jembatan dibongkar, tetap ada siswa maupun guru yang harus menyeberang. Itu berarti harus ada solusi transisi yang benar-benar menjamin keselamatan,” ujarnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 8 Oktober 2025.

Sebagai alternatif, Rohim mengusulkan pembangunan pelican crossing yang dinilai lebih efektif dan sesuai dengan kebiasaan warga yang cenderung menyeberang langsung di jalan.

“Warga lebih senang menyeberang langsung di jalan, sehingga fasilitas yang sesuai dengan kebiasaan mereka lebih berpeluang dipakai. Pelican crossing bisa jadi solusi praktis,” jelasnya.

Ia juga menyarankan agar sistem ini difokuskan pada jam-jam sibuk sekolah, seperti pagi dan sore, guna mencegah kemacetan di simpang besar.

Baca Juga: Sejak Kelas I SD, Bocah di Samarinda Diduga Dicabuli Hingga Kelas III

Sementara itu, Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda tengah melakukan kajian teknis untuk menerapkan pelican crossing di lokasi tersebut.

Sistem ini dinilai lebih aman dibanding zebra cross biasa atau pengaturan manual petugas, karena memberikan jeda waktu yang jelas antara kendaraan dan pejalan kaki.

Dishub masih menyesuaikan durasi lampu dan estimasi anggaran, yang diperkirakan mencapai Rp 200–250 juta per unit.

Namun, pelaksanaannya harus menunggu persetujuan pemerintah pusat, lantaran Jalan Juanda merupakan jalan nasional.