Daerah Penghasil Tak Tinggal Diam: Kaltim Kawal Rumusan Baru DBH

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menuai hasil dari langkah diplomasi fiskal yang selama ini dilakukan terhadap pemerintah pusat.

Setelah sempat direncanakan mengalami pemangkasan hingga 70 persen, Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Kaltim kini berpotensi hanya dipotong sekitar 30 persen.

Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyampaikan bahwa komunikasi intensif antara daerah dan Kementerian Keuangan mulai membuahkan hasil positif.

Pemerintah pusat disebut menunjukkan komitmen untuk meninjau kembali alokasi DBH bagi Kaltim.

Hal itu disampaikan Seno saat ditemui, Sabtu, 11 Oktober 2025.

“Insyaallah, kita bisa mendapatkan lebih dari yang semula direncanakan. Pemangkasan awal 70 persen kemungkinan besar bisa ditekan menjadi hanya 30 persen,” ujar Seno dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin, 13 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, pemerintah pusat saat ini tengah memfinalisasi rumusan baru terkait besaran DBH yang akan dimasukkan dalam rancangan APBN mendatang.

Pemprov Kaltim, kata Seno, terus mengedepankan pendekatan dialog dan komunikasi terbuka agar kebijakan fiskal pusat lebih mempertimbangkan kontribusi besar daerah penghasil sumber daya alam.

Menurutnya, ruang komunikasi yang terbuka antara pusat dan daerah menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pembangunan Kaltim, terutama karena sebagian besar pembiayaan daerah masih bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Baca Juga: Tak Semua Bisa Terlibat, Kaltim Seleksi Koperasi Layak Masuk Rantai Pasok MBG

Pemangkasan DBH yang terlalu besar sebelumnya dikhawatirkan dapat menekan kemampuan daerah dalam membiayai sektor vital seperti pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik.

Oleh sebab itu, Pemprov Kaltim berkomitmen terus mengawal pembahasan hingga tahap akhir agar keputusan yang diambil pusat mencerminkan keadilan fiskal dan proporsionalitas bagi daerah penghasil.

“Pemerintah daerah akan terus memantau proses ini dan siap mengirim tim teknis untuk memastikan perhitungan DBH dilakukan secara tepat dan berkeadilan,” tegasnya.