Pemprov Kaltim Beralih ke Swasta: Solusi Hadapi Keterbatasan Fiskal 2026

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai menyiapkan langkah antisipatif menghadapi penurunan dukungan anggaran dari pusat pada 2026 dengan memperkuat peran investasi swasta.

Strategi ini diambil untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah proyeksi pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) yang mencapai Rp 14,6 triliun.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan bahwa dunia usaha memegang peran sentral dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah ketika ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.

Hal itu disampaikan saat pembukaan Mahakam Investment Forum (MIF) di Balikpapan, Kamis, 9 Oktober 2025.

“Investasi adalah strategi utama Pemprov Kaltim untuk mengisi celah fiskal. Melalui investasi, tercipta lapangan kerja, pertumbuhan perdagangan, hingga peningkatan ekspor yang menopang ekonomi lokal,” ujarnya disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Senin, 13 Oktober 2025.

Ia menjelaskan, Pemprov Kaltim terus memperkuat iklim investasi yang kondusif melalui penyederhanaan perizinan, promosi potensi unggulan daerah, serta peningkatan kemitraan lintas sektor.

Upaya ini diharapkan mampu menciptakan efek berganda terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di berbagai wilayah Kaltim.

Dalam forum tersebut, Pemprov kembali mempromosikan sejumlah proyek strategis kepada calon investor, antara lain Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK), kawasan industri Bontang, industri pengolahan tambang dan migas, serta proyek pengelolaan sampah menjadi energi di Balikpapan.

Minat investor terhadap sektor pengelolaan limbah disebut meningkat signifikan.

Baca Juga: Kaltim dan Tantangan Menjalankan MBG Tanpa Mengulang Kekeliruan Jawa

“Beberapa investor mengajukan kebutuhan pasokan limbah hingga 600 ton per hari untuk diolah menjadi energi. Ini peluang besar yang sedang kita kawal bersama pemerintah kota dan mitra teknis,” jelas Sri Wahyuni.

Selain menggandeng swasta, Pemprov juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia (BI) dalam memperkuat jejaring investasi melalui program Regional Investment Relation Unit (RIRU).

Program ini dinilai efektif menjembatani peluang investasi daerah dengan pasar nasional dan global.

“Ini ketiga kalinya kegiatan seperti ini digelar dengan dukungan BI. Tidak hanya soal promosi, tapi membangun ekosistem investasi yang terstruktur dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dengan pendekatan tersebut, Pemprov Kaltim berharap dapat mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap APBN yang selama ini menjadi tumpuan utama.