Pengamat Ingatkan Rotasi Pejabat Kaltim Tak Jadi Ajang Politik Balas Budi

SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menyiapkan langkah penyegaran struktur birokrasi melalui rotasi jabatan eselon II yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober 2025.

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas kinerja pemerintahan, namun juga menuai perhatian dari kalangan pengamat kebijakan publik.

Pengamat Kebijakan Publik, Saipul Bachtiar, menilai proses rotasi harus dijalankan secara netral dan berbasis meritokrasi, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik.

“Jangan sampai proses yang dijalankan hanya menjadi stempel saja, menempatkan orang-orang di jabatan tersebut tanpa memperhatikan meritokrasi sistem,” tegasnya, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 9 Oktober 2025.

Menurutnya, profesionalisme birokrasi menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas.

Jika jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang dipilih karena faktor politik, bukan kemampuan, maka akan berdampak pada inefisiensi kerja dan potensi pemborosan anggaran.

“Birokrasi harus dibuat profesional, cara pikirnya harus profesional. Jangan ada nepotisme dan kolusi,” lanjut Saipul.

Ia juga mengingatkan bahwa DPRD Kaltim memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan agar proses rotasi berjalan sesuai prinsip good governance.

“Fungsi DPRD adalah mengawasi dalam proses itu, agar berjalan profesional. Mindset pemimpin kita juga harus netral,” ujarnya.

Baca Juga: Klarifikasi BKSDA Kaltim: Potongan Tangan di Video Viral Bukan Milik Orang Utan

Saipul menambahkan, semangat untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan harus terus dijaga, terutama ketika beberapa posisi penting di Pemprov Kaltim masih dijabat oleh pelaksana tugas.

“Semangat untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik harus dijaga. Jangan sampai birokrasi dimuat dengan politik praktis atau kepentingan politik lainnya,” tutupnya.