-
DPRD Kaltim menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan hak guru dan tenaga kesehatan, meski daerah menghadapi penyesuaian fiskal akibat pemangkasan dana transfer pusat.
-
Ananda Emira Moeis menekankan fokus anggaran 2026 tetap pada program kerakyatan, dengan efisiensi diarahkan ke belanja non-esensial, bukan sektor pendidikan dan kesehatan.
DPRD mendorong Pemprov Kaltim mempercepat serapan anggaran dan memastikan kebijakan efisiensi transparan serta adil, agar tidak menambah beban bagi tenaga honorer dan sektor publik.
Menurut Ananda, efisiensi semestinya dijadikan momentum evaluasi kinerja OPD dan penyusunan ulang prioritas belanja agar lebih tepat sasaran.
“Pemprov perlu memastikan efisiensi tidak menambah beban bagi honorer maupun sektor publik,” imbuhnya.
Bagi tenaga pendidik dan kesehatan, jaminan bahwa tunjangan mereka tidak akan dipangkas menjadi kabar baik.
DPRD menilai insentif ini penting untuk menjaga motivasi kerja dan kualitas layanan, terutama di wilayah terpencil.
Kontributor: Giovanni Gilbert
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- 6 Shio Paling Beruntung Kamis 16 Oktober 2025, Kamu Termasuk?
Pilihan
-
Prabowo Mau Beli Jet Tempur China Senilai Rp148 Triliun, Purbaya Langsung ACC!
-
Menkeu Purbaya Mulai Tarik Pungutan Ekspor Biji Kakao 7,5 Persen
-
4 Rekomendasi HP 2 Jutaan Layar AMOLED yang Tetap Jelas di Bawah Terik Matahari
-
Patrick Kluivert Bongkar Cerita Makan Malam Terakhir Bersama Sebelum Dipecat
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
Terkini
-
CEK FAKTA: Benarkah OJK Resmikan Pemutihan Data Pinjol? Ini Penjelasannya!
-
CEK FAKTA: Benarkah Puan Maharani Tak Suka Indonesia Disebut Negara Konoha?
-
Tak Menunggu Pusat, Pemkab PPU Tanggung Sendiri Program MBG di Sekitar IKN
-
Baru Jadi ASN, Sudah Butuh Healing? PPPK Bontang Terciduk Nongkrong
-
Pengamat: Ada yang Salah di Balik Getaran Proyek Terowongan Samarinda