-
DPRD Kaltim menegaskan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan hak guru dan tenaga kesehatan, meski daerah menghadapi penyesuaian fiskal akibat pemangkasan dana transfer pusat.
-
Ananda Emira Moeis menekankan fokus anggaran 2026 tetap pada program kerakyatan, dengan efisiensi diarahkan ke belanja non-esensial, bukan sektor pendidikan dan kesehatan.
DPRD mendorong Pemprov Kaltim mempercepat serapan anggaran dan memastikan kebijakan efisiensi transparan serta adil, agar tidak menambah beban bagi tenaga honorer dan sektor publik.
Menurut Ananda, efisiensi semestinya dijadikan momentum evaluasi kinerja OPD dan penyusunan ulang prioritas belanja agar lebih tepat sasaran.
“Pemprov perlu memastikan efisiensi tidak menambah beban bagi honorer maupun sektor publik,” imbuhnya.
Bagi tenaga pendidik dan kesehatan, jaminan bahwa tunjangan mereka tidak akan dipangkas menjadi kabar baik.
DPRD menilai insentif ini penting untuk menjaga motivasi kerja dan kualitas layanan, terutama di wilayah terpencil.
Kontributor: Giovanni Gilbert
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Resmi Dibuka, Pusat Belanja Baru Ini Hadirkan Promo Menarik untuk Pengunjung
- Kenapa Motor Yamaha RX-King Banyak Dicari? Motor yang Dinaiki Gary Iskak saat Kecelakaan
- 7 Rekomendasi Motor Paling Tangguh Terjang Banjir, Andalan saat Musim Hujan
- 5 Shio Paling Beruntung di 1 Desember 2025, Awal Bulan Hoki Maksimal
- 5 Moisturizer dengan Kolagen agar Kulit Tetap Elastis dan Muda
Pilihan
-
Rosan Tunjuk Purbaya Usai Sebut Kerjaan Kementerian Investasi Berantakan
-
6 Mobil Turbo Bekas untuk Performa Buas di Bawah Rp 250 Juta, Cocok untuk Pecinta Kecepatan
-
OPEC Tahan Produksi, Harga Minyak Dunia Tetap Kokoh di Pasar Asia
-
Menteri UMKM Sebut Produk Tak Bermerek Lebih Berbahaya dari Thrifting: Tak Terlihat tapi Mendominasi
-
Telkom Siapkan Anak Usaha Terbarunya infraNexia, Targetkan Selesai pada 2026
Terkini
-
Mitigasi Ancaman Bencana Hidrometeorologi Akhir Tahun di Kaltim
-
Warga Kaltim Diminta Waspada Bencana Hidrometeorologi
-
CPO Melemah, Harga Sawit di Kaltim Anjlok
-
Pemprov Kaltim Janji Perjuangkan Tenaga Honorer Lama Menjadi PPPK
-
Sikap Berseberangan: DPRD vs PUPR Soal Sengketa Tanah Jalan di Bontang Lestari