Pengamat: Ada yang Salah di Balik Getaran Proyek Terowongan Samarinda

SuaraKaltim.id - Kejadian di Kelurahan Sungai Dama, Kecamatan Samarinda Ilir, Rabu, 15 Oktober 2025 malam, menimbulkan kepanikan warga akibat getaran kuat dari aktivitas uji fondasi proyek terowongan.

Getaran tersebut bukan hanya mengguncang rumah, tetapi juga menimbulkan retakan dan pergeseran tiang bangunan di beberapa titik pemukiman.

Situasi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai kesiapan teknis dan pengawasan terhadap proyek strategis tersebut.

Pengamat Kebijakan Publik Saipul Bachtiar menilai insiden ini sebagai bukti lemahnya perencanaan teknis sejak awal.

“Ketika proyek tersebut belum serah terima kepada Pemkot, maka penanggung jawabnya adalah para kontraktor. Saya mempertanyakan sejauh mana Amdal proyek ini dijalankan sejak awal. Mestinya Amdal sudah memastikan bahwa kegiatan pembangunan tidak menimbulkan risiko bagi warga sekitar,” ujarnya, disadur dari kaltimetam.id--Jaringan Suara.com, Kamis 16 Oktober 2025.

Saipul menegaskan, munculnya kerusakan rumah warga seharusnya menjadi alarm bagi kontraktor untuk menghentikan sementara pekerjaan sambil melakukan evaluasi teknis.

“Kalau sudah ada rumah warga yang terdampak, bahkan membahayakan penghuninya, maka sebaiknya proyek dihentikan sementara waktu. Pastikan dulu tidak ada lagi getaran yang bisa merusak rumah dan mengancam keselamatan warga,” tegasnya.

Ia juga menyoroti adanya kekurangan akurasi dalam perencanaan proyek. Menurutnya, studi teknis yang baik semestinya dapat memprediksi potensi getaran terhadap bangunan sekitar.

“Saya melihat ini ada kekurangan akuratan dalam perencanaannya. Akurasi teknisnya kurang tepat, sehingga berdampak seperti yang terjadi tadi malam. Ini sangat berisiko jika dibiarkan,” kata Saipul.

Baca Juga: Program MBG Minim Transparansi, Pengamat: Harusnya Bisa Lebih Terbuka

Lebih jauh, Saipul menekankan bahwa proyek besar seperti terowongan di bawah kawasan padat penduduk harus mempertimbangkan aspek geoteknik, pergerakan tanah, serta keamanan sosial.

Ia mengingatkan, uji fondasi memang bagian dari prosedur, tetapi dampak yang merugikan warga tidak bisa diabaikan.

“Uji pondasi itu memang bagian dari SOP sebelum digunakan secara umum. Tapi ketika uji coba justru menimbulkan retakan rumah dan rasa tidak aman, itu artinya ada yang salah,” jelasnya.

Ia pun mendesak Pemerintah Kota Samarinda turun langsung meninjau lokasi, memastikan proyek berjalan sesuai standar keamanan dan regulasi.

“Pemkot sebagai user dari proyek ini harus turun langsung. Minimal wali kota atau pejabat terkait datang ke lapangan untuk melihat kondisi riil. Kalau terbukti membahayakan, ya hentikan dulu sampai ada mitigasi dan jaminan keselamatan,” ucapnya.

Saipul juga mendorong audit independen terhadap dokumen dan implementasi Amdal agar tidak hanya sebatas formalitas.