Tak Menunggu Pusat, Pemkab PPU Tanggung Sendiri Program MBG di Sekitar IKN

SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, mengambil langkah proaktif dengan menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mandiri yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Program ini dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan nasional.

Hal itu disampaikan Bupati PPU, Mudyat Noor, di Penajam, Selasa, 14 Oktober 2025.

“Pemerintah kabupaten menjalankan MBG mandiri pada November–Desember 2025,” ujar Mudyat, disadur dari ANTARA, Kamis, 16 Oktober 2025.

Mudyat menjelaskan, pelaksanaan MBG secara mandiri ini ditujukan untuk mempercepat pemerataan program bantuan gizi bagi peserta didik, terutama di wilayah yang belum terjangkau program pusat.

Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat juga diminta memastikan kualitas menu yang disajikan agar memenuhi standar gizi.

Pemkab PPU mengalokasikan Rp 12 ribu per porsi, terdiri atas Rp 10 ribu untuk bahan dan penyajian menu, serta Rp 2 ribu potongan pajak.

Pelaksanaan program ini juga memberdayakan lingkungan sekolah, di mana komite dan kantin sekolah dilibatkan dalam penyediaan makanan.

“Penyediaan menu MBG mandiri dilakukan di lingkungan sekolah, berbeda dengan MBG yang diakomodir Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG),” kata Mudyat Noor.

Baca Juga: Pemkot Samarinda Percepat Pembangunan Dua Dapur Gizi Baru SPPG

Sementara itu, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) PPU tengah mempersiapkan pelaksanaan MBG mandiri selama 28 hari sebagai masa uji coba.

Program ini menyasar peserta didik PAUD/TK, SD, hingga SMP, baik negeri maupun swasta.

Dari total sekolah di PPU, sebanyak 27 sekolah telah mendapat dukungan dari BGN, sementara 107 sekolah lainnya akan menjadi penerima MBG mandiri di Kecamatan Penajam, Waru, Babulu, serta sebagian wilayah Sepaku, khususnya sekolah-sekolah di daerah terpencil di wilayah yang sebagian daerahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dengan langkah ini, Pemkab PPU menunjukkan komitmennya dalam memastikan pemerataan akses gizi bagi anak-anak sekolah, terutama di wilayah yang belum tersentuh program nasional.