-
Pemkab Penajam Paser Utara meluncurkan program sambungan air bersih dengan sistem cicilan agar warga berpenghasilan rendah bisa menikmati layanan tanpa terbebani biaya pemasangan awal yang besar.
-
Program berlangsung Oktober–November 2025, dengan biaya pemasangan reguler Rp 2,6 juta yang dapat dibayar bertahap, mencakup meteran dan jaringan pipa rumah tangga.
-
Langkah ini juga mendukung kesiapan wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), dengan target perluasan cakupan layanan air bersih dari 37 persen menjadi 60–65 persen dalam lima tahun ke depan.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) terus memperluas akses air bersih bagi masyarakat melalui program sambungan rumah tangga dengan sistem pembayaran secara angsuran.
Kebijakan ini dinilai menjadi solusi agar warga berpenghasilan terbatas tetap bisa menikmati layanan air bersih tanpa terbebani biaya awal yang besar.
Hal itu disampaikan Direktur Perusahaan Daerah (Perumda) Air Minum Danum Taka, Abdul Rasyid, di Penajam, Senin, 13 Oktober 2025.
“Pemerintah kabupaten memasok air bersih ke warga sistem pembayaran cicilan agar tidak membebani dan memperluas layanan air bersih,” ujarnya, disadur dari ANTARA, Kamis, 16 Oktober 2025.
Rasyid menjelaskan, tingginya biaya pemasangan sambungan baru sering menjadi kendala masyarakat untuk berlangganan air bersih di wilayah yang sebagian daerahnya masuk dalam Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
Karena itu, pihaknya meluncurkan program cicilan yang memungkinkan warga menyesuaikan pembayaran dengan kemampuan ekonomi masing-masing.
“Program pemasangan sambungan air bersih sistem angsuran hanya dilakukan Oktober–November 2025,” jelasnya.
Melalui skema ini, warga dapat mengajukan permohonan pemasangan baru dan membayar biaya reguler sebesar Rp 2,6 juta secara bertahap setiap bulan. Biaya tersebut mencakup pemasangan meteran dan jaringan pipa hingga ke rumah.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya Pemkab PPU memperluas jangkauan layanan air bersih yang hingga kini baru mencapai 37 persen. Dari total 54 kelurahan dan desa, baru 26 wilayah yang terlayani oleh jaringan air bersih.
Baca Juga: Proses NIP untuk 1.705 Tenaga Honorer PPU Kunci Peralihan Status di Kawasan IKN
Rasyid menambahkan, tantangan utama perluasan layanan masih terletak pada keterbatasan air baku di wilayah yang luas. Namun, pemerintah daerah menargetkan cakupan layanan meningkat hingga 60–65 persen dalam lima tahun ke depan, melalui pemanfaatan embung, waduk, dan sumber air lainnya.
“Dengan sistem cicilan ini, kami harap semakin banyak warga yang bisa menikmati layanan air bersih tanpa terbebani biaya besar di awal,” pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott, Belum Kering Tangis Timnas Indonesia
- Pondok Pesantren Lirboyo Disorot Usai Kasus Trans 7, Ini Deretan Tokoh Jebolannya
- Pengamat Pendidikan Sebut Keputusan Gubernur Banten Nonaktifkan Kepsek SMAN 1 Cimarga 'Blunder'
- Biodata dan Pendidikan Gubernur Banten: Nonaktifkan Kepsek SMA 1 Cimarga usai Pukul Siswa Perokok
- Apa Acara Trans7 yang Diduga Lecehkan Pesantren Lirboyo? Berujung Tagar Boikot di Medsos
Pilihan
-
Dear PSSI! Ini 3 Pelatih Keturunan Indonesia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert
-
Proyek Sampah jadi Energi RI jadi Rebutan Global, Rosan: 107 Investor Sudah Daftar
-
Asus Hadirkan Revolusi Gaming Genggam Lewat ROG Xbox Ally, Sudah Bisa Dibeli Sekarang!
-
IHSG Rebound Fantastis di Sesi Pertama 16 Oktober 2025, Tembus Level 8.125
-
Dipecat PSSI, Ini 3 Pekerjaan Baru yang Cocok untuk Patrick Kluivert
Terkini
-
CEK FAKTA: Benarkah Puan Maharani Tak Suka Indonesia Disebut Negara Konoha?
-
Tak Menunggu Pusat, Pemkab PPU Tanggung Sendiri Program MBG di Sekitar IKN
-
Baru Jadi ASN, Sudah Butuh Healing? PPPK Bontang Terciduk Nongkrong
-
Pengamat: Ada yang Salah di Balik Getaran Proyek Terowongan Samarinda
-
Seno Aji Ajak SPS Kaltim Jadi Mitra Strategis Pemerintah Jelang IKN