Purbaya: Perekonomian Bagus, IKN Aman dari Kota Hantu

SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut dan dipastikan tidak akan menjadi “kota hantu”, demikian ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Hal itu disampaikan Purbaya usai Rapat Kerja bersama Komite IV DPR RI, di Jakarta, Senin, 3 November 2025.

“Saya tidak tahu tergantung nanti rencananya pemerintah ke depan. Kalau kata saya (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti. Jadi Anda tidak perlu takut, jangan dengar prediksi orang (media) luar negeri, (mereka) itu sering salah,” ujar Purbaya, dikutip dari ANTARA, Rabu, 5 November 2025.

Purbaya menambahkan, pemerintah telah menyetujui sejumlah perusahaan swasta untuk membangun perumahan di IKN, dan pembangunan ini sudah berjalan.

“Yang jelas, yang kita setujui adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya sudah mulai jalan pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarkan lagi,” jelasnya.

Ia menegaskan pembangunan di IKN tidak berhenti, mengikuti arahan Presiden RI.

“Tapi yang jelas kita sudah setujui yang swasta yang bangun rumah di sana, ada berapa perusahaan begitu sepertinya tidak berhenti, masih jalan terus. Kita ikuti Presiden RI seperti apa,” tambah Purbaya.

Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono memproyeksikan kebutuhan tenaga kerja mencapai 20 ribu orang untuk mempercepat pembangunan.

Saat ini, sekitar 7.000 pekerja konstruksi telah menempati Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).

Baca Juga: Investor Jepang Bidik IKN, Pusat Pemerintahan Baru Indonesia yang Ramah Lingkungan

Basuki menekankan, setelah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan, pembangunan fisik dan non-fisik akan meningkat signifikan.

Tahap persiapan kini difokuskan pada pengembangan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif, sebagai bagian dari pelengkap trias politica pada pembangunan tahap kedua.

Pembangunan fisik tahap kedua meliputi:

• Kawasan Legislatif seluas 42 hektar dengan anggaran Rp 8,5 triliun (2025–2027), mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan gedung kerja lain.
• Kawasan Yudikatif seluas 15 hektar dengan anggaran Rp 3,1 triliun, mencakup gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung.

Proses pembangunan kedua kawasan diperkirakan berlangsung selama 25 bulan, dengan tanda tangan kontrak lelang dijadwalkan antara akhir Oktober hingga November 2025.