IKN Menuju 2028: Pendidikan Jadi Fondasi Strategis sebagai Ibu Kota Politik

SuaraKaltim.id - Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembentukan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi peradaban baru.

Untuk itu, OIKN tengah menyiapkan sistem pendidikan modern dengan standar internasional di kawasan inti pembangunan.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita IKN Alimuddin di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kamis. 6 November 2025.

"Pengembangan IKN disiapkan pembangunan fasilitas pendidikan modern," ujarnya, disadur dari ANTARA, Sabtu, 8 November 2025.

Ia menjelaskan bahwa fasilitas pendidikan yang dimaksud mencakup sekolah berstandar internasional, pusat peningkatan kompetensi guru, serta integrasi teknologi dalam proses pembelajaran.

Menurut Alimuddin, pemerintah pusat tidak hanya merelokasi pusat pemerintahan, tetapi juga membawa visi pembentukan karakter bangsa melalui akses pendidikan yang unggul.

Program tersebut selaras dengan misi OIKN dalam membangun ekosistem pendidikan yang adaptif, melalui langkah-langkah prioritas seperti digitalisasi sekolah, revitalisasi kurikulum, dan penguatan pendidikan karakter.

IKN disebut memiliki orientasi jangka panjang sebagai kota berperadaban berbasis inovasi dan keberlanjutan, dengan pemanfaatan teknologi digital dan lingkungan hijau yang mendukung akses pendidikan merata.

Ia juga menyampaikan bahwa saat ini sekitar 1.100 pegawai telah bertugas di kawasan IKN, dan pada 2026 jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 1.700 orang, lalu bertambah hingga kurang lebih 2.500 pada 2027.

Baca Juga: Troy Pantouw Luruskan Isu Kota Hantu: IKN Tak Pernah Kehilangan Dukungan Anggaran

"Pendidikan berkualitas dengan pola pikir maju menjadi syarat mutlak untuk menyongsong peran strategis itu," ucap Alimuddin.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa 2028 akan menjadi momen penting, seiring penetapan resmi IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025.