-
Pengelolaan lahan eks tambang KPC dinilai belum memberi manfaat ekonomi bagi warga Kutai Timur, karena sebagian besar hanya menyisakan lubang tambang dan beberapa berubah menjadi perkebunan sawit yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.
-
Bupati Ardiansyah menekankan tanggung jawab berkelanjutan KPC dan mendorong pemanfaatan lahan pascatambang melalui BUMDes dan koperasi agar manfaatnya dapat dirasakan lebih merata.
-
Kutim harus menyiapkan strategi keberlanjutan sejak masa produksi tambang, dengan mengarah pada model ekonomi hijau dan penerapan nyata prinsip ESG agar pascatambang menyisakan kehidupan, bukan stagnasi ekonomi.
SuaraKaltim.id - Bupati Kutai Timur (Kutim), Ardiansyah Sulaiman, beberapa waktu lalu menyoroti persoalan pascatambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Ardiansyah Sulaiman menilai pengelolaan lahan eks tambang di wilayah Kutim yang belum memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Alih-alih menjadi ruang ekonomi baru, sebagian besar area justru menyisakan hamparan lubang bekas tambang yang tidak produktif.
Kekecewaan itu disampaikan Ardiansyah Sulaiman saat berada di Sangatta, Selasa, 4 November 2025.
"Saya kecewa melihat lahan-lahan eks tambang KPC yang begitu luas, tetapi tidak memberi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Padahal, jika dikelola dengan benar, lahan itu bisa menjadi sumber penghidupan baru bagi warga," katanya disadur dari ANTARA, Minggu, 9 November 2025.
Ardiansyah menegaskan bahwa Kutim tidak boleh hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam.
Ia mengingatkan bahwa KPC merupakan salah satu perusahaan tambang terbesar di daerah tersebut dan semestinya memiliki tanggung jawab berkelanjutan terhadap wilayah operasi dan warganya.
Ardiansyah menyayangkan bahwa sebagian lahan pascatambang saat ini justru berubah menjadi perkebunan sawit dengan pola pengelolaan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal.
Menurutnya, kondisi seperti itu tidak sejalan dengan prinsip keadilan ekonomi.
Baca Juga: Kendaraan Tambang Masih Pakai Pelat B atau L di Kaltim? Siap-siap Kena Tegur Pemprov!
Pemerintah daerah, lanjutnya, terbuka untuk menjalin kerja sama pengelolaan lahan pascatambang melalui badan usaha milik desa (BUMDes) maupun Koperasi Desa Merah Putih agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih merata.
Tanpa strategi keberlanjutan sejak dini, Ardiansyah menilai Kutim berpotensi menghadapi stagnasi ekonomi ketika aktivitas pertambangan berhenti.
"Tambang harus menyisakan kehidupan, bukan lubang. Karena itu konsep ESG (Environment, Social, Governance) harus diterapkan nyata di lapangan," ujarnya.
Ardiansyah menekankan bahwa Kutim harus mulai mengarah pada model pertumbuhan ekonomi hijau.
Keberlanjutan pascatambang, tegasnya, bukan sesuatu yang dikerjakan setelah tambang selesai, melainkan harus direncanakan sejak masa produksi masih berjalan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
- 5 Rekomendasi Moisturizer Mengandung SPF untuk Usia 40 Tahun, Cegah Flek Hitam dan Penuaan
- Pembangunan Satu Koperasi Merah Putih Butuh Dana Rp 2,5 Miliar, Dari Mana Sumbernya?
- Daftar Mobil Bekas yang Harganya Paling Stabil di Pasaran
- 3 Pemain Naturalisasi Baru Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2030
Pilihan
-
Pandji Pragiwaksono Dihukum Adat Toraja: 48 Kerbau, 48 Babi, dan Denda 2 Miliar
-
4 HP 5G Paling Murah November 2025, Spek Gahar Mulai dari Rp 2 Jutaan
-
6 HP Snapdragon dengan RAM 8 GB Paling Murah, Lancar untuk Gaming dan Multitasking Intens
-
Harga Emas di Pegadaian Stabil Tinggi Hari Ini: Galeri 24 dan UBS Kompak Naik
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
Terkini
-
Belanja Pegawai Ditekan, Kutim Upayakan TPP ASN Tidak Terpangkas
-
Jaga Identitas di IKN, DPRD PPU Siapkan Payung Hukum untuk Adat Paser
-
Dugaan Kriminalisasi Aktivis Lingkungan di Kaltim: MT Ditahan 100 Hari Tanpa Bukti Baru
-
Kutim Terjebak Warisan Lubang Tambang? Bupati ke KPC: Harusnya Jadi Sumber Penghidupan
-
Dekat IKN, 9.800 Keluarga di PPU Belum Punya Rumah