-
Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyatakan kekecewaannya terhadap lahan bekas tambang KPC yang dinilai tidak memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar, meski memiliki potensi untuk dikelola produktif.
-
Ardiansyah mendorong KPC untuk menerapkan tanggung jawab pasca tambang secara berkelanjutan, termasuk kerja sama pengelolaan lahan melalui BUMDes atau koperasi desa agar warga bisa terlibat langsung dan memperoleh nilai tambah.
-
Ia menegaskan pentingnya penerapan konsep ESG dan transisi ekonomi hijau sejak masa operasi tambang, agar wilayah Kutim tidak mengalami stagnasi ekonomi setelah aktivitas pertambangan berakhir.
SuaraKaltim.id - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman menyoroti minimnya manfaat ekonomi dari lahan bekas tambang PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Ia menilai, wilayah pasca tambang yang luas justru tidak memberikan penghidupan baru bagi masyarakat sekitar.
Hal itu disampaikan Ardiansyah saat berada di Sangatta, Selasa, 4 November 2025.
“Saya kecewa melihat lahan-lahan eks tambang KPC yang begitu luas, tetapi tidak memberi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Padahal, jika dikelola dengan benar, lahan itu bisa menjadi sumber penghidupan baru bagi warga,” ujarnya disadur dari ANTARA, Rabu, 5 November 2025.
Ardiansyah mengingatkan bahwa sebagai perusahaan besar yang telah lama beroperasi di Kutai Timur, KPC tidak boleh hanya mengandalkan eksploitasi sumber daya tanpa memikirkan keberlanjutan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.
Ia menilai pola pengelolaan lahan eks tambang yang selama ini dilakukan belum mencerminkan tanggung jawab jangka panjang.
Ia mencontohkan, beberapa area bekas tambang yang telah ditanami kelapa sawit pun tidak menghasilkan dampak ekonomi langsung bagi warga.
Karena itu, ia membuka peluang kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan untuk mengelola lahan pasca tambang secara lebih inklusif.
Ardiansyah menawarkan skema pengelolaan bersama melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Koperasi Desa Merah Putih agar masyarakat dapat terlibat dan memperoleh nilai tambah ekonomi.
Baca Juga: Aksi Nekat Warga Gali Aspal Demi Kabel, Jalan Abdurrasyid Samarinda Amblas
Menurutnya, tanpa perencanaan yang terarah, Wilayah Kutai Timur berpotensi mengalami stagnasi ekonomi setelah aktivitas tambang berakhir.
Karena itu, ia meminta KPC mencari solusi nyata dan terukur dalam pemanfaatan lahan pasca tambang.
“Tambang harus menyisakan kehidupan, bukan lubang. Karena itu konsep ESG (Environment, Social, Governance) harus diterapkan nyata di lapangan,” tegasnya.
Ardiansyah menambahkan, transisi menuju ekonomi hijau di Kutim harus disiapkan sejak kegiatan tambang masih berjalan, bukan menunggu tambang berhenti beroperasi sepenuhnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby, Mantan Istri Erin: Hamil Duluan Kali
- Kiai Sahal Gontor ke Prabowo: Saya Ngomong Agak Tidak Enak, Sorry ye...
- Erin Taulany Klarifikasi Soal Komentar Hamil Duluan: Sumpah Demi Allah Akun Saya Dibajak
- Viral Video Ulama Houthi Serukan Serangan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
- 6 HP Samsung Terbaik 2026! Mulai dari Kelas Flagship Hingga Entry-level
Pilihan
-
Merumuskan Kembali Bisnis Media Masa Depan di Local Media Summit 2026
-
KPK OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena
-
KPK Geledah Rumah Mewah Polisi Yayat Sudrajat di Depok, Terkait Kasus Suap Bekasi
-
Silmy Karim Kritik KPK! Bandingkan Nasibnya dengan Nusron Wahid
-
Perang Dunia III Nyaris Meledak! AS Mau Serang Kapal China Ternyata AI-nya Salah
Terkini
-
BRI Salurkan KPP Rp12 Triliun Kepada 83.210 Debitur Hingga September 2026
-
BRI dan Komitmen Membangun Ekosistem Olahraga Indonesia yang Berkelanjutan
-
'Seperti Batang Kayu', Orang Utan Kerap Muncul di Jalan Poros Kutai Timur
-
33,8 Juta Debitur Dilayani, BRI Perkuat Peran dalam Holding UMi
-
BKSDA Kaltim Selidiki Kemunculan Orang Utan di Jalan Raya Bengalon Kutim