-
Ardiansyah menilai lahan eks tambang KPC yang luas belum memberikan manfaat ekonomi bagi warga, meski potensinya dapat menjadi sumber penghidupan baru jika dikelola dengan tepat.
-
KPC diminta menunjukkan tanggung jawab jangka panjang dengan memastikan program pemanfaatan lahan pascatambang benar-benar memberikan dampak sosial dan ekonomi, bukan hanya meninggalkan area tidak produktif.
-
Pemkab Kutim menawarkan skema pengelolaan kolektif melalui BUMDes dan koperasi untuk mendorong keterlibatan masyarakat serta mencegah stagnasi ekonomi setelah tambang berhenti, sejalan dengan prinsip ESG.
SuaraKaltim.id - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman kembali mengingatkan PT Kaltim Prima Coal (KPC) agar tidak meninggalkan beban lingkungan dan sosial setelah kegiatan pertambangan berakhir.
Ia menilai lahan pascatambang yang begitu luas seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi warga, bukan justru menjadi area yang tidak produktif.
Hal itu disampaikan Ardiansyah, saat berada di Sangatta, Selasa, 4 November 2025.
“Saya kecewa melihat lahan-lahan eks tambang KPC yang begitu luas, tetapi tidak memberi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Padahal, jika dikelola dengan benar, lahan itu bisa menjadi sumber penghidupan baru bagi warga,” ujarnya disadur dari ANTARA, Rabu, 5 November 2025.
Ardiansyah menegaskan, sebagai perusahaan yang telah beroperasi puluhan tahun di Kutim, KPC wajib menunjukkan tanggung jawab jangka panjang kepada daerah.
Ia menilai pola pemanfaatan lahan pascatambang selama ini belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk pada area yang telah diubah menjadi kebun kelapa sawit tetapi tidak menguntungkan warga.
Ia pun membuka ruang dialog dan kerja sama untuk mengelola lahan tersebut secara kolektif agar manfaatnya lebih terasa di tingkat lokal.
Pemerintah daerah menawarkan skema pengelolaan melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih, sehingga warga dapat ikut terlibat langsung dalam rantai ekonomi pascatambang.
Menurut Ardiansyah, tanpa rencana transisi yang jelas, Kutim berisiko menghadapi stagnasi ekonomi setelah operasi tambang berakhir.
Baca Juga: Bontang vs Kutim: Polemik Batas Wilayah, Pemkot Tegaskan 7 RT Sidrap Sah Secara Hukum
Karena itu, ia meminta pihak perusahaan menunjukkan komitmen nyata dalam menyusun solusi dan program pemanfaatan lahan jangka panjang.
“Tambang harus menyisakan kehidupan, bukan lubang. Karena itu konsep ESG (Environment, Social, Governance) harus diterapkan nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia menutup dengan menyebut bahwa persiapan menuju ekonomi hijau harus dilakukan sejak aktivitas tambang masih berjalan, bukan menunggu saat produksi habis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
3 Emiten Lolos Pemotongan Kuota Batu Bara, Analis Prediksi Peluang Untung
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
Terkini
-
7 City Car Bekas Mesin Bertenaga, Hemat dan Bandel Melibas Tanjakan
-
BRImo Jadi Andalan BRI, Transaksi Digital Capai Rp7.057 Triliun
-
5 Mobil Bekas Daihatsu Pilihan Keluarga, Hemat untuk Pemakaian Jangka Panjang
-
5 Mobil Bekas Honda untuk Keluarga, Pilihan yang Ingin Kenyamanan Ekstra
-
Pembangunan Tambat Tongkang Senilai Rp28 Miliar di Kaltim Dimulai April