-
Ardiansyah menilai lahan eks tambang KPC yang luas belum memberikan manfaat ekonomi bagi warga, meski potensinya dapat menjadi sumber penghidupan baru jika dikelola dengan tepat.
-
KPC diminta menunjukkan tanggung jawab jangka panjang dengan memastikan program pemanfaatan lahan pascatambang benar-benar memberikan dampak sosial dan ekonomi, bukan hanya meninggalkan area tidak produktif.
-
Pemkab Kutim menawarkan skema pengelolaan kolektif melalui BUMDes dan koperasi untuk mendorong keterlibatan masyarakat serta mencegah stagnasi ekonomi setelah tambang berhenti, sejalan dengan prinsip ESG.
SuaraKaltim.id - Bupati Kutai Timur (Kutim) Ardiansyah Sulaiman kembali mengingatkan PT Kaltim Prima Coal (KPC) agar tidak meninggalkan beban lingkungan dan sosial setelah kegiatan pertambangan berakhir.
Ia menilai lahan pascatambang yang begitu luas seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong ekonomi warga, bukan justru menjadi area yang tidak produktif.
Hal itu disampaikan Ardiansyah, saat berada di Sangatta, Selasa, 4 November 2025.
“Saya kecewa melihat lahan-lahan eks tambang KPC yang begitu luas, tetapi tidak memberi nilai ekonomi bagi masyarakat sekitar. Padahal, jika dikelola dengan benar, lahan itu bisa menjadi sumber penghidupan baru bagi warga,” ujarnya disadur dari ANTARA, Rabu, 5 November 2025.
Ardiansyah menegaskan, sebagai perusahaan yang telah beroperasi puluhan tahun di Kutim, KPC wajib menunjukkan tanggung jawab jangka panjang kepada daerah.
Ia menilai pola pemanfaatan lahan pascatambang selama ini belum memberikan dampak nyata bagi masyarakat, termasuk pada area yang telah diubah menjadi kebun kelapa sawit tetapi tidak menguntungkan warga.
Ia pun membuka ruang dialog dan kerja sama untuk mengelola lahan tersebut secara kolektif agar manfaatnya lebih terasa di tingkat lokal.
Pemerintah daerah menawarkan skema pengelolaan melalui BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih, sehingga warga dapat ikut terlibat langsung dalam rantai ekonomi pascatambang.
Menurut Ardiansyah, tanpa rencana transisi yang jelas, Kutim berisiko menghadapi stagnasi ekonomi setelah operasi tambang berakhir.
Baca Juga: Bontang vs Kutim: Polemik Batas Wilayah, Pemkot Tegaskan 7 RT Sidrap Sah Secara Hukum
Karena itu, ia meminta pihak perusahaan menunjukkan komitmen nyata dalam menyusun solusi dan program pemanfaatan lahan jangka panjang.
“Tambang harus menyisakan kehidupan, bukan lubang. Karena itu konsep ESG (Environment, Social, Governance) harus diterapkan nyata di lapangan,” tegasnya.
Ia menutup dengan menyebut bahwa persiapan menuju ekonomi hijau harus dilakukan sejak aktivitas tambang masih berjalan, bukan menunggu saat produksi habis.
Berita Terkait
Terpopuler
- Andre Taulany Resmi Nikahi Amanda Rigby, Mantan Istri Erin: Hamil Duluan Kali
- Kiai Sahal Gontor ke Prabowo: Saya Ngomong Agak Tidak Enak, Sorry ye...
- Erin Taulany Klarifikasi Soal Komentar Hamil Duluan: Sumpah Demi Allah Akun Saya Dibajak
- Viral Video Ulama Houthi Serukan Serangan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi
- 6 HP Samsung Terbaik 2026! Mulai dari Kelas Flagship Hingga Entry-level
Pilihan
-
Merumuskan Kembali Bisnis Media Masa Depan di Local Media Summit 2026
-
KPK OTT Bupati Bolaang Mongondow Utara Sirajudin Lasena
-
KPK Geledah Rumah Mewah Polisi Yayat Sudrajat di Depok, Terkait Kasus Suap Bekasi
-
Silmy Karim Kritik KPK! Bandingkan Nasibnya dengan Nusron Wahid
-
Perang Dunia III Nyaris Meledak! AS Mau Serang Kapal China Ternyata AI-nya Salah
Terkini
-
BRI Salurkan KPP Rp12 Triliun Kepada 83.210 Debitur Hingga September 2026
-
BRI dan Komitmen Membangun Ekosistem Olahraga Indonesia yang Berkelanjutan
-
'Seperti Batang Kayu', Orang Utan Kerap Muncul di Jalan Poros Kutai Timur
-
33,8 Juta Debitur Dilayani, BRI Perkuat Peran dalam Holding UMi
-
BKSDA Kaltim Selidiki Kemunculan Orang Utan di Jalan Raya Bengalon Kutim