Bontang vs Kutim: Polemik Batas Wilayah, Pemkot Tegaskan 7 RT Sidrap Sah Secara Hukum

SuaraKaltim.id - Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan sikap tegasnya menolak wacana penghapusan tujuh RT di Dusun Kampung Sidrap, Kelurahan Guntung, yang belakangan kembali menjadi sorotan.

Menurutnya, keberadaan tujuh RT di Kampung Sidrap memiliki dasar hukum yang sah, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2002 tentang pembentukan beberapa kelurahan di Kota Bontang.

Sementara aturan batas wilayah administratif antara Bontang dan Kutai Timur (Kutim) baru diatur kemudian melalui Permendagri Nomor 25 Tahun 2005.

“Pembentukan 7 RT tidak dibentuk dalam tiba masa tiba akal. Acuannya dalam Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2002,” tegas Agus Haris, disadur dari KlikKaltim.com--Jaringan Suara.com, Rabu, 8 Oktober 2025.

Ia menilai pernyataan Ketua DPRD Kutim yang meminta penghapusan RT di Kampung Sidrap terkesan tendensius dan menyudutkan Pemkot Bontang, bahkan menuding adanya maladministrasi.

Sebaliknya, Agus meminta Pemkab Kutim tidak melakukan tekanan atau intimidasi terhadap warga, dan memberi kesempatan masyarakat untuk menentukan sendiri status kependudukannya.

“Kalau dipaksa pasti itu melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Pemkab Kutim tidak boleh sewenang-wenang,” ujarnya menegaskan.

Lebih lanjut, ia menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memang bersifat final, namun masih terbuka peluang hukum bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya.

“Masyarakat masih bisa berpeluang memperjuangkan haknya. Tidak ada istilah ruang tertutup untuk memperjuangkan keadilan,” tutur Agus Haris.

Baca Juga: Batas Wilayah IKN dan PPU Resmi Disepakati, Tunggu Penetapan Kemendagri