Proyek IKN Dominasi Belanja Pusat di Kaltim, Capai Rp63,4 Triliun

SuaraKaltim.id - Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) mendominasi belanja pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga periode Januari – Desember 2025 di Kalimantan Timur,

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim Edih Mulyadi menjelaskan, belanja tersebut mencapai Rp63,4 triliun atau sebesar 95,77 persen dari pagu anggaran.

"Realisasi tersebut didominasi oleh belanja modal sebesar Rp16,04 triliun untuk penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur strategis di IKN," kata Edih dikutip dari Antara, Selasa (27/1/2026).

Pemanfaatan lainnya adalah untuk belanja pegawai terealisasi sebesar Rp3,86 triliun, belanja barang terealisasi sebesar Rp3,3 triliun, dan untuk bantuan sosial tercatat mencapai Rp10,74 miliar.

Secara spesifik, pembangunan di IKN yang dikerjakan pada 2025 antara lain Istana Wakil Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), infrastruktur dasar dan sejumlah bangunan kunci, masjid, sekolah, dan pasar.

Termasuk untuk pembangunan yudikatif dan legislatif yang dilakukan tahun jamak periode 2025, 2026, dan 2027, kemudian pembangunan jalan penghubung seluruh KIPP Segmen 1A, 1B, dan 1C hingga akses jalan tol utama.

Edih juga mengatakan, untuk APBN di Provinsi Kaltim periode Januari – Desember 2025, pendapatan negara tercatat sebesar Rp25,25 triliun dengan belanja negara sebesar Rp63,4 triliun.

Sedangkan penerimaan pajak dalam negeri di Kaltim sebesar Rp19,5 triliun. Beberapa jenis pajak yang realisasinya maksimal antara lain PPh Pasal 22 Impor, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, dan PPN Impor.

Ada pula Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan realisasi mencapai Rp2,96 triliun. Capaian PNBP ini diperoleh dari jenis PNBP lainnya sebesar Rp2,26 triliun yang didominasi oleh pendapatan jasa layanan kepelabuhanan.

Sementara itu, PNBP dari tujuh Badan Layanan Umum (BLU) di Kaltim berhasil merealisasikan pendapatan sebesar Rp698,57 miliar, terutama ditopang oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan.

Ia juga mengatakan, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) sampai 31 Desember 2025 mencapai Rp40,2 triliun, atau 95,05 persen dari pagu yang sebesar Rp42,30 triliun, didominasi oleh penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp30,74 triliun.

"Selain itu, terdapat penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,18 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Rp2,41 Triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp148,78 miliar, Dana Insentif Daerah (DID) Rp59,48 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp657,67 miliar," kata Edih. (Antara)