- DLH Kaltim mematangkan pembahasan proposal rencana perdagangan karbon.
- Hal ini untuk memperkuat komitmen dalam mengendalikan dampak perubahan iklim.
- Perdagangan karbon tak hanya transaksi sektor hijau, tapi juga menjaga hutan primer.
SuaraKaltim.id - Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat komitmen daerah dalam mengendalikan dampak perubahan iklim secara berkelanjutan melalui karbon.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim kini tengah mematangkan pembahasan proposal rencana perdagangan karbon dari pihak swasta.
"Kami memberikan masukan serta catatan strategis, agar rencana kegiatan perdagangan karbon ini dilaksanakan secara hati-hati, transparan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan," kata Kepala DLH Kaltim Joko Istanto dikutip dari Antara, Kamis (29/1/2026).
Pertemuan DLH Kaltim dengan perusahaan pengelola dana karbon baru-baru ini mengkaji secara mendalam mekanisme teknis yang diajukan agar selaras dengan regulasi nasional maupun kebijakan lingkungan di tingkat daerah.
Pemprov Kaltim, lanjut dia, menitikberatkan pada aspek kesesuaian prosedur untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi hijau memberikan dampak positif bagi ekologi di Benua Etam.
Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kaltim Chamidin turut memberikan pendampingan dalam verifikasi dokumen guna menjamin transparansi rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tersebut.
"Langkah ini dipandang sangat krusial mengingat Kaltim merupakan salah satu pilar utama dalam pencapaian target iklim nasional melalui sektor kehutanan dan lahan," kata Chamidin.
DLH Kaltim menegaskan bahwa perdagangan karbon tidak hanya sekadar transaksi sektor hijau, melainkan harus menjadi alat efektif dalam menjaga kelestarian hutan primer.
Menurut Chamidin, manfaat nyata dari program tersebut dapat menyentuh aspek perlindungan biodiversitas, sekaligus meningkatkan ketahanan iklim di wilayah pesisir dan daratan.
"Sinergi antara pemerintah dan sektor privat terus diperkuat melalui forum-forum diskusi teknis untuk menyamakan persepsi mengenai nilai ekonomi karbon," katanya.
Pemprov Kaltim optimistis bahwa tata kelola karbon yang akuntabel akan mempercepat realisasi ekonomi hijau yang menjadi visi besar pembangunan di provinsi tersebut. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
33,8 Juta Debitur Dilayani, BRI Perkuat Peran dalam Holding UMi
-
BKSDA Kaltim Selidiki Kemunculan Orang Utan di Jalan Raya Bengalon Kutim
-
Karhutla 400 Hektare di Kaltim Didominasi Lahan Mineral, BNPB: Sawit Belum Masif
-
Kisah Tati Purwanti, Mantan PMI yang Sukses Bawa Cita Rasa Bubur Cirebon ke Taipei
-
Hadirkan BRImo Taiwan, BRI Raih Penghargaan Inovasi di IDX Channel 2026