- DLH Kaltim mematangkan pembahasan proposal rencana perdagangan karbon.
- Hal ini untuk memperkuat komitmen dalam mengendalikan dampak perubahan iklim.
- Perdagangan karbon tak hanya transaksi sektor hijau, tapi juga menjaga hutan primer.
SuaraKaltim.id - Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat komitmen daerah dalam mengendalikan dampak perubahan iklim secara berkelanjutan melalui karbon.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim kini tengah mematangkan pembahasan proposal rencana perdagangan karbon dari pihak swasta.
"Kami memberikan masukan serta catatan strategis, agar rencana kegiatan perdagangan karbon ini dilaksanakan secara hati-hati, transparan, dan berorientasi pada perlindungan lingkungan," kata Kepala DLH Kaltim Joko Istanto dikutip dari Antara, Kamis (29/1/2026).
Pertemuan DLH Kaltim dengan perusahaan pengelola dana karbon baru-baru ini mengkaji secara mendalam mekanisme teknis yang diajukan agar selaras dengan regulasi nasional maupun kebijakan lingkungan di tingkat daerah.
Pemprov Kaltim, lanjut dia, menitikberatkan pada aspek kesesuaian prosedur untuk memastikan setiap aktivitas ekonomi hijau memberikan dampak positif bagi ekologi di Benua Etam.
Kepala Bidang Tata Lingkungan DLH Kaltim Chamidin turut memberikan pendampingan dalam verifikasi dokumen guna menjamin transparansi rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) tersebut.
"Langkah ini dipandang sangat krusial mengingat Kaltim merupakan salah satu pilar utama dalam pencapaian target iklim nasional melalui sektor kehutanan dan lahan," kata Chamidin.
DLH Kaltim menegaskan bahwa perdagangan karbon tidak hanya sekadar transaksi sektor hijau, melainkan harus menjadi alat efektif dalam menjaga kelestarian hutan primer.
Menurut Chamidin, manfaat nyata dari program tersebut dapat menyentuh aspek perlindungan biodiversitas, sekaligus meningkatkan ketahanan iklim di wilayah pesisir dan daratan.
"Sinergi antara pemerintah dan sektor privat terus diperkuat melalui forum-forum diskusi teknis untuk menyamakan persepsi mengenai nilai ekonomi karbon," katanya.
Pemprov Kaltim optimistis bahwa tata kelola karbon yang akuntabel akan mempercepat realisasi ekonomi hijau yang menjadi visi besar pembangunan di provinsi tersebut. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 65 Kode Redeem FF Terbaru 14 Maret 2026: Sikat Evo Scorpio, THR Diamond, dan AK47 Golden
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 5 Rekomendasi Parfum di Indomaret yang Tahan Lama untuk Salat Id
Pilihan
-
Dulu Nostalgia, Sekarang Pamer Karir: Mengapa Gen Z Pilih Skip Bukber Alumni?
-
Tutorial S3 Marketing Jalur Asbun: Cara Aldi Taher Jualan Burger Sampe Masuk Trending Topic
-
Dilema Window Shopping: Ketika Mal Cuma Jadi Katalog Fisik Buat Belanja Online
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
Terkini
-
Jadwal Imsakiyah Ramadan di Samarinda, Senin 16 Maret 2026
-
Jadwal Buka Puasa Samarinda dan Sekitarnya, Minggu 15 Maret 2026
-
5 Mobil Bekas untuk Angkutan Lebaran, Bodi Bongsor Muat Banyak Barang Bawaan
-
Jadwal Imsakiyah Ramadan di Samarinda, Minggu 15 Maret 2026
-
Jadwal Buka Puasa Samarinda dan Sekitarnya, Sabtu 14 Maret 2026