- Pemprov Kaltim memastikan mobil dinas Gubernur belum sempat digunakan.
- Sementara, Gubernur memakai kendaraan dinas yang tersedia atau mobil pribadi.
- Pemprov menyampaikan kronologi pengadaan hingga pembatalan mobil dinas.
SuaraKaltim.id - Pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud menuai sorotan tajam lantaran harganya yang fantastis yakni senilai Rp8,5 miliar.
Pemprov Kaltim menegaskan bahwa mobil dinas Gubernur yang dikembalikan ke penyedia memang belum pernah digunakan untuk operasional.
"Hingga saat ini, kendaraan tersebut masih berada di Jakarta dan belum dikirim ke Kalimantan Timur," kata Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal dikutip dari Antara, Senin (2/3/2026).
Dia menambahkan bahwa proses administrasi seperti balik nama BPKB dan STNK pun belum rampung.
"Mobilnya masih berpelat B. Ini memudahkan proses pengembalian karena memang belum operasional di Kaltim," ujarnya dalam jumpa pers.
Untuk sementara, Gubernur akan menggunakan kendaraan dinas yang tersedia atau mobil pribadi.
Faisal menyebut Gubernur kerap menyetir sendiri saat meninjau infrastruktur ke daerah. Sementara itu, Direktur CV Afisera, Subhan, menyatakan tidak merasa dirugikan atas pengembalian ini.
Meski pengadaan sudah sesuai aturan, ia menghormati keputusan pemerintah dan aspirasi publik.
"Setelah administrasi selesai, dana akan segera kami setorkan kembali ke kas daerah," jelas Subhan.
Berikut adalah kronologi pengadaan hingga pengembalian mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp8,49 miliar yang menjadi sorotan publik.
November 2025: Serah Terima Unit
Proses pengadaan melalui APBD Perubahan 2025 rampung dengan serah terima unit dari penyedia (CV Afisera) kepada pemerintah daerah.
Februari 2026: Polemik dan Kritik Publik
Nilai pengadaan sebesar Rp8,49 miliar untuk mobil jenis SUV mewah (diduga Range Rover atau Land Rover Defender) menuai kritik tajam karena dinilai tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.
24 Februari 2026: Respons Gubernur Rudy Mas'ud sempat memberikan klarifikasi di YouTube bahwa kendaraan tersebut merupakan representasi penting untuk menjaga "muruah" Kaltim sebagai penyangga IKN.
Berita Terkait
Terpopuler
- Survei: 55 Persen Pemilih Prabowo Tidak Akan Memilihnya Kembali pada Pilpres 2029
- Selundupkan 1.689 Burung Liar ke Jakarta, Bus Sinar Jaya Dicegat di Pelabuhan Bakauheni
- KPU Bisa Tindaklanjuti Putusan MK dengan Menyatakan Syarat Pendidikan Gibran di Pilpres 2024 Tak Sah
- Rekonsiliasi Politik, Anies Baswedan Jadi Menteri Prabowo?
- Rapor Prabowo-Gibran dan Para Menteri Anjlok, Purbaya yang Dicopot Justru Jadi Menteri Terbaik
Pilihan
-
Inilah 5 Menteri yang Kinerjanya Paling Buruk Menurut Survei CELIOS
-
Polri Gerebek Sarang Narkoba Kampung Boncos dan Ambon! Operasi Masih Berlangsung
-
Prabowo Mau Ganti Panglima TNI dan Jaksa Agung Pekan Ini, Tapi...
-
Polisi Dalami Dugaan Pemalsuan Suket Pendidikan Gibran
-
PDI Perjuangan: Gibran Lebih Baik Mundur dari Wapres
Terkini
-
DPD RI Kaltim Serap Aspirasi Mahasiswa untuk Revisi UU Pemilu 2029
-
Lewat #YokKitaGAS, BRI Ajak Pengunjung MotoGP Mandalika Peduli Lingkungan
-
BRI Kembali Jadi Merek Paling Bernilai di Indonesia, Bukti Konsistensi Jaga Kepercayaan Nasabah
-
Bukan Tenggelam, Pria Tewas di Sungai Mahakam Ternyata Korban Pengeroyokan
-
Warga Kaltim Diminta Waspada Sakit ISPA dan Demam Berdarah