- Pengamat Kirdi Putra menyoroti respons Gubernur Kalimantan Timur Rudy Masud terkait polemik mobil dinas dan tim ahli.
- Kirdi menilai jawaban Rudy Masud tidak menyentuh substansi pertanyaan dan cenderung menghindari penjelasan konkret terkait anggaran negara.
- Perubahan gestur serta ekspresi wajah Rudy Masud saat diwawancarai pada 31 Maret 2026 mengindikasikan adanya tekanan psikologis.
Tim yang beranggotakan kurang lebih puluhan orang itu, disebut-sebut menyedot anggaran hingga Rp10,8 miliar dari APBD Kaltim. Namun Rudy menegaskan keberadaan tim tersebut justru menjadi bagian penting untuk memastikan kebijakan pemerintah daerah benar-benar tepat sasaran. Kehadiran TGUPP bukan sekadar pelengkap birokrasi, melainkan wadah yang memberikan sudut pandang alternatif sebelum pemerintah mengambil keputusan strategis.
Menurut dia, pendekatan semacam itu tidak menyentuh inti persoalan. Perbandingan yang digunakan tidak memberikan penjelasan yang dibutuhkan publik. Kalau Rudy masud memang mengerti tim ahlinya yang dipilih olehnya, harusnya dia tahu apa yang menjadi basis kebutuhan dari tim tersebut.
“Tapi bukan itu, malah menurut saya dia enggak punya jawaban. Besar atau kecil itu harus dilihat dari kebutuhan. Cuman isinya enggak berbasis kenyataan jawaban yang harusnya diberikan. Jadi enggak nyambung menurut saya. Kesannya jadi kayak pembenaran,” lanjutnya.
Kirdi juga menilai pola jawaban yang berputar mencerminkan keterbatasan dalam memberikan penjelasan yang konkret. Ia menekankan bahwa pejabat yang memahami kebijakannya seharusnya mampu menjelaskan secara rinci. Selain itu, ia mencatat penggunaan bahasa yang cenderung umum dan tidak didukung data. Jawaban yang disampaikan dinilai lebih bersifat opini daripada penjelasan berbasis fakta.
“Kalau memang dipilih sendiri, harusnya tahu komposisinya. Berapa orang, bidangnya apa saja, kenapa diperlukan. Itu yang tidak muncul,” kata Kirdi.
Dalam isu mobil dinas, Kirdi juga menyoroti cara narasumber merespons kritik atas pernyataan sebelumnya. Ia menilai penjelasan yang diberikan lebih menekankan pada tindakan administratif, seperti pengembalian fasilitas, tanpa menyentuh pokok persoalan.
“Ketika dia bilang bahwa daerah itu perlu untuk menunjukkan agar daerahnya jangan bikin malu, itu aja udah salah kaprah di awal. Kepala daerah itu bukan dari fasilitasnya, tapi dari kemampuan si kepala daerah mensejahterakan masyarakatnya. Kalau enggak bisa mensejahterakan masyarakatnya itu baru malu-maluin,” tegasnya
Ia menambahkan bahwa dalam situasi seperti ini, pengakuan terhadap kesalahan justru dapat memperkuat kepercayaan publik. Namun, hal tersebut tidak terlihat dalam respons yang dianalisis.
Kirdi juga menyoroti perubahan penggunaan kata ganti dalam pernyataan yang disampaikan. Ia mencatat adanya pergeseran dari “saya” menjadi “kami” ketika menjelaskan tindakan lanjutan. Karena, hal ini tidak hanya terjadi di dalam komunikasi publik dari dirinya yang menjabat sebagai kepala daerah kepada masyarakat.
Baca Juga: Mobil Dinas Gubernur Kaltim Miliaran, Prabowo Singgung Infrastruktur Memprihatinkan
“Saya membayangkan kalau saya di posisinya saya akan jawab, “ya saya pernah melakukan blunder. kata-kata saya salah, saya sadar bahwa waktu itu saya salah, saya menyadari bahwa seorang pemimpin yang baik adalah yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Jadi, saya mohon maaf sekali lagi buat semua pihak yang tersinggung, masyarakat yang saya yang merasa tersinggung dengan statement saya. Sebagai manusia, saya menyatakan bahwa saya salah, saya minta maaf, dan ke depannya saya akan berusaha melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini...”,” ungkapnya.
Menurut Kirdi, pola komunikasi seperti ini bukan fenomena yang hanya terjadi di kasus Rudy Masud saja. Ia menilai hal tersebut kerap muncul dalam praktik komunikasi pejabat publik, terutama saat menghadapi tekanan.
“Banyak yang lebih memilih mencari formulasi aman daripada menjawab secara langsung,” kata dia.
Padahal, lanjut Kirdi, dalam konteks kebijakan publik, kejelasan informasi menjadi hal yang krusial. Terlebih jika kebijakan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.
“Kalau ini menyangkut uang publik, penjelasannya harus transparan. Masyarakat berhak tahu,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa publik perlu lebih kritis dalam menilai jawaban pejabat. Kemampuan berbicara yang lancar tidak serta merta mencerminkan kualitas substansi yang disampaikan.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Daftar 704 Mutasi Perwira Polisi, 2 Jenderal Dicopot
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
APBD Samarinda Terancam Berkurang Rp209 M, Andi Harun Soroti Kebijakan Gubernur Kaltim
-
Polda Kaltim Bongkar Sindikat Perdagangan Manusia, Anak-anak Jadi Korban
-
Gubernur Kaltim Puji Dasco, Sebut Dukung 1.000 Persen Jadi Wakil Presiden
-
Kutai Timur Masih Kekurangan 600 Guru, Disdikbud Ungkap Penyebabnya
-
Swissotel Nusantara Tebar Promo Akhir Tahun, Diskon Menginap hingga 20 Persen