Isu Telan Dana Rp25 M, Pemprov Kaltim Ungkap Rumah Dinas Gubernur Sebelum Renovasi

SuaraKaltim.id - Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) membeberkan perihal renovasi rumah dinas gubernur yang mencapai Rp25 miliar dengan menunjukkan kondisi bangunan sebelum diperbaiki.

Biro Umum Setdaprov Kaltim memperlihatkan sejumlah foto terkait kondisi rumah jabatan mulai dari atap yang bolong, air menggenang, hingga kebocoran di beberapa titik. Mereka menegaskan angka puluhan miliar itu bukan hanya dipakai untuk renovasi rumah jabatan.

"Jadi kalau khusus untuk renovasi rumah jabatan gubernur itu senilai Rp3 miliar, tapi untuk angka yang beredar Rp25 miliar itu akumulasi paket belanja sebanyak 57 item," kata Plt Kepala Biro Umum Setdaprov Kaltim, Astri Intan Nirwany dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com.

Anggaran digunakan untuk rehabilitasi ruang kantor gubernur, rehabilitasi rumah jabatan gubernur, rehabilitasi ruang kerja kantor wakil gubernur dan paket belanja kantor.

Lalu penyediaan kebutuhan rumah tangga gubernur dan wakil gubernur, belanja modal alat dapur, interior ruang tamu rumah jabatan, belanja modal alat kesehatan, dan masih banyak lagi.

Menurut Astri, rumah jabatan gubernur saat ini memang membutuhkan pembenahan menyeluruh akibat sejumlah kerusakan yang dinilai sudah cukup berat.

Beberapa persoalan yang ditemukan mencakup gangguan pada instalasi listrik utama, masalah pada saluran distribusi air, hingga kerusakan pada pompa air sentral yang menopang operasional bangunan tersebut.

Selain itu, cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang 2025 turut memperparah kondisi bangunan. Hujan berintensitas tinggi disebut memicu kebocoran di sejumlah titik pada atap Pendopo Odah Etam.

Bahkan, banjir yang sempat melanda kawasan tersebut dikabarkan mencapai area lantai dua rumah jabatan gubernur.

"Instalasi listrik utama sering mengalami gangguan, kemudian ada juga persoalan pada jaringan pipa air dan kerusakan pompa air sentral. Kondisi cuaca ekstrem tahun lalu juga menyebabkan beberapa bagian atap Pendopo Odah Etam mengalami kebocoran," ujarnya.

Astri menambahkan, kerusakan yang terjadi tidak bisa dipandang sebagai persoalan ringan karena turut memengaruhi fungsi dan kelayakan aset pemerintah daerah.

"Bahkan saat banjir besar terjadi, genangan air sempat merendam area lantai dua rumah jabatan gubernur. Karena itu, penurunan kualitas infrastruktur tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah provinsi dalam menyusun rencana rehabilitasi aset daerah pada tahun anggaran 2025," tegasnya.