Serikat Petani Sawit Harap Badan Ekspor Tunggal Pemerintah Tetap Lindungi Harga TBS

SuaraKaltim.id - Langkah pemerintah terkait tata kelola badan ekspor komoditas strategis melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mengundang perhatian.

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta kebijakan ekspor satu pintu tersebut tetap mengedepankan perlindungan harga Tandan Buah Segar (TBS) dan keberlanjutan penghidupan petani di daerah.

"Upaya pemerintah memperkuat pengawasan ekspor sawit dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global merupakan langkah yang penting," kata Ketua SPKS Sabarudin dikutip dari Antara, Kamis (21/5/2026).

Dia menilai, implementasi kebijakan perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap petani sawit rakyat.

Sabarudin mengatakan negara hadir untuk melindungi petani, karena penguatan tata kelola ekspor juga perlu memastikan posisi petani tetap terlindungi.

SPKS menilai kepastian mekanisme perdagangan dan pembentukan harga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pasar sawit domestik.

Menurut dia petani membutuhkan jaminan agar harga TBS tetap mengikuti mekanisme pasar yang transparan dan tidak merugikan petani di tingkat kebun.

Sabarudin menyebut setelah wacana kebijakan ekspor melalui DSI mencuat, harga TBS di sejumlah daerah mulai mengalami penurunan.

Dia menganggap, kondisi tersebut dinilai menunjukkan pentingnya kepastian regulasi agar tidak memicu kekhawatiran di tingkat pelaku usaha maupun petani.

SPKS juga mengingatkan bahwa petani rakyat saat ini mengelola sekitar 60 persen lahan sawit nasional.

Keberlanjutan industri sawit nasional dinilai sangat bergantung pada stabilitas usaha dan kesejahteraan petani swadaya.

Menurut Sabarudin pemerintah perlu membuka ruang dialog bersama pelaku usaha, koperasi, dan organisasi petani sebelum implementasi kebijakan dilakukan secara penuh.

Menurut dia langkah tersebut penting agar penguatan tata kelola ekspor dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap rantai pasok sawit nasional.

"Tujuan memperbaiki tata kelola tentu baik, tetapi pelaksanaannya perlu memastikan petani tetap menjadi bagian penting yang dilindungi dalam ekosistem sawit nasional," kata dia.

SPKS juga mendorong adanya pengawasan yang transparan, keterlibatan petani dalam proses pengawasan kebijakan.