DPD RI Kawal Keuangan Daerah Kaltim, Rekomendasi BPK Jadi Sorotan

SuaraKaltim.id - DPD RI melalui Komite IV mendorong pemerintah daerah di Kalimantan Timur (Kaltim) memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Dorongan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Aji Mirni Mawarni, saat melakukan kunjungan kerja ke Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Jumat, 16 Oktober 2026.

Kunjungan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPD RI terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk menelaah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 yang memuat hasil pemeriksaan terhadap pemerintah daerah.

Bagi DPD RI, hasil pemeriksaan BPK tidak hanya menjadi bahan evaluasi atas pelaksanaan anggaran, tetapi juga dapat dimanfaatkan pemerintah daerah untuk memperkuat argumentasi dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan Transfer ke Daerah (TKD).

Aji Mirni menilai, evaluasi perlu mencakup serapan anggaran, pelaksanaan program, hingga tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan.

Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah daerah dapat menunjukkan perbaikan kinerja keuangan secara terukur.

"Harapannya, data-data ini bisa menjadi bekal pemerintah daerah untuk melobi pemerintah pusat agar TKD-nya tidak dipotong," ujar Aji Mirni dalam keterangannya seusai kunjungan.

Ia menegaskan, rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara serius, bukan sekadar dipenuhi sebagai kewajiban administratif.

Penyelesaian rekomendasi diharapkan menghasilkan perbaikan nyata dalam tata kelola keuangan daerah.

"Kalau pemerintah daerah ingin kinerja keuangannya semakin baik, harus berupaya melaksanakan dan menyelesaikan apa yang sudah menjadi rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI," katanya.

DPD RI Soroti Penyelesaian Temuan, BPK Catat Capaian Kaltim 89 Persen

Dalam pertemuan itu, Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Mochammad Suharyanto, memaparkan perkembangan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah di Kaltim.

Berdasarkan data yang disampaikan, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK pada 11 pemerintah daerah di Kaltim mencapai 89 persen.

Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang disebut sebesar 75 persen.