“Tindakan itu tidak etis. Peserta sedang memberikan aspirasi, Ketua DPR RI selayaknya tidak melakukan itu,” katanya.
Menurut Buyung, mematikan mikrofon sama halnya dengan mematikan demokrasi. Padahal, kata dia, Puan berasal dari partai yang menjunjung tinggi asas demokrasi.
“Ketua DPR RI berasal dari partai yang menjunjung tinggi demokrasi, tapi dia bertolak belakang. Seharusnya dia punya kepekaan terhadap rakyatnya,” ujarnya.
Sebab, kata Buyung, UU Cipta Kerja adalah melegalkan investasi besar-besaran yang menekan rakyat kecil.
Baca Juga:PDIP Bela Puan soal Mik Mati, Jansen: Apa Perlu Rekonstruksi Ulang?
“Presiden harus mempunyai kepekaan, ada penolakan tentang omnibuslaw. Tapi RUU itu malah diketok menjadi UU oleh budak-budak investor. Tentunya investor bersorak gembira,” ungkapnya.
