- Kemendagri memantau kinerja Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud terkait APBD.
- Wamendagri meminta Pemprov Kaltim berhati-hati mengelola keuangan negara.
- Pengawasan penggunaan APBD Kaltim dinilai tak sejalan dengan instruksi efisiensi.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud mendapat sorotan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto meminta pemerintah daerah lebih berhati-hati dan mengedepankan asas efisiensi dalam mengelola keuangan negara.
Bima Arya mengingatkan bahwa esensi kepemimpinan adalah menghasilkan karya dan kinerja, bukan memprioritaskan fasilitas pribadi.
"Kaltim ini sedang kita dampingi secara khusus karena banyak aduan, dan juga kami mencermati opini yang ada di publik. Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD," katanya dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com, Senin (27/4/2026).
Peringatan ini muncul menyusul riuhnya isu di Kaltim terkait pengadaan mobil dinas mewah hingga renovasi rumah jabatan senilai Rp25 miliar yang mencakup item kursi pijat dan akuarium air laut.
Kemendagri kini memberikan catatan serius kepada Pemprov Kaltim agar alokasi anggaran dialihkan kepada program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Langkah pengawasan khusus ini dilakukan karena penggunaan APBD Kaltim dinilai tidak sejalan dengan instruksi efisiensi yang ditekankan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Kemendagri menegaskan akan terus memantau proses perbaikan tata kelola di Kaltim guna memastikan semangat efisiensi benar-benar diterapkan.
"Jangan sampai kepemimpinan justru terfokus pada fasilitas. Prioritas utama harus pada alokasi yang sesuai dengan semangat efisiensi dan kepentingan rakyat banyak," tegas Bima Arya.
Sebelumnya, Gubernur Rudy Mas’ud telah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas kegaduhan tersebut.
Rudy berkomitmen untuk mengevaluasi dan melakukan audit ulang secara terbuka terhadap paket renovasi rumah jabatan tersebut.
Gubernur juga menyatakan akan menanggung secara pribadi biaya item yang di luar fungsi kedinasan, seperti kursi pijat dan akuarium, demi meredam polemik publik.
