SuaraKaltim.id - Suasana Pilkada di Kota Banjarbaru kembali menghangat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Banjarbaru melakukan pemanggilan terhadap tiga pasang calon (Paslon) yang berkontestasi di Pilkada 2020, Sabtu (24/10/2020) siang.
Kepada Kanalkalimantan--jaringan suara.com, Ketua Bawaslu Banjarbaru Dahtiar mengungkapkan, bahwa pemanggilan ketiga paslon tersebut menyusul adanya kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pelanggaran pasal 188 jo pasal 71 ayat 3 dan ayat 5 UU No 10 tahun 2016, tentang Pilkada.
“Tanggal 22 Oktober kemarin, kami menerima laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana pemilihan. Laporan itu sudah memenuhi syarat baik secara formil dan materil. Dan hari ini kita tindak lanjuti dengan melakukan klarifikasi dan meminta keterangan, dari terlapor, saksi dan penyenggara pemilu,” katanya.
Ditanya ihwal siapa paslon yang dilaporkan dalam kasus ini, Dahtiar memilih irit bicara. Ia hanya menegaskan bahwa pemanggilan ketiga paslon sekadar melakukan proses klarifikasi saja.
Baca Juga:Gaet Dukungan Tukang Becak, Halim Keliling Bantul Naik Becak
“Untuk sekarang kita belum bisa membukanya. Intinya, kasus ini sedang ditangani Sentra Gakkumdu Banjarbaru, yang beranggotakan Bawaslu, Kepolisian, Kejaksaan,” sebut Dahtiar.
Jika menilik pasal dan ayat yang disangkakan oleh Bawaslu Banjarbaru, maka pelanggaran dalam kasus ini diduga menyangkut penyalahgunaan wewenang, program dan kegiatan oleh salah satu paslon saat aktif menjabat sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota Banjarbaru.
Seperti dimuat dalam Pasal 188 jo pasal 71 ayat 3, yakni Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Pantauan di kantor Bawaslu Banjarbaru, pemanggilan ketiga paslon dilakukan pada jam yang berbeda. Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 3, Darmawan Jaya Setiawan, menjadi orang pertama yang hadir. Lalu disusul oleh Calon Wali Kota Banjarbaru nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin dan Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 3, AR Iwansyah.
Calon Wakil Wali Kota nomor urut 3, Darmawan Jaya Setiawan saat dikonfirmasi terkait pemanggilannya, memilih menutup diri. “Konfirmasi langsung ke Bawaslu lah,” tulisnya melalui via WhatsApp.
Baca Juga:Dilaporkan ke Polisi, Eep Saefulloh Klaim Sudah Kembalikan Uang Appi-Rahman
Dikonfirmasi terpisah, Calon Wali Kota Banjarbaru nomor urut 2, Aditya Mufti Ariffin, mengungkapkan bahwa dirinya hanya diminta klarifikasi dalam kasus ini. Ia turut membenarkan bahwa memang ada salah satu paslon yang diduga telah melakukan pelanggaran tersebut.
“Memang benar jika di antara kami ada yang diduga telah menyalahgunakan wewenang program pemerintahan untuk menyukseskan kemenangan di Pilkada. Itu berdasarkan laporan dari masyarakat. Kami sama sekali tidak terlibat dalam hal ini,” terangnya.
Menurut Aditya, penyalahgunaan wewenang tentu sangat merugikan, baik pihaknya maupun paslon lain. Apalagi, memanfaatkan sistem pemerintahan yang notabene berasal dari uang rakyat.
“Kita sebagai paslon, menjunjung tinggi asas pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Tentu kami menuntut keadilan, jika memang ada program dan kewenangan di pemerintahan kota Banjarbaru yang disalahgunakan. Tapi kita lihat dulu dari pemeriksaan Bawaslu apakah benar ada unsurnya atau tidak,” tegas Aditya.
Senada, Calon Wakil Wali Kota Banjarbaru nomor urut 1, AR Iwansyah menyayangkan apabila dugaan penyalahgunaan tersebut memang terbukti. Ia menuturkan bahwa setiap paslon seharusnya sudah mengetahui aspek apa saja yang tidak boleh dilanggar dalam mengikuti ajang pesta demokrasi.
“Saya tadi malam diberi perintah oleh pak Gusti Iskandar, untuk memenuhi panggilan Bawaslu. Memang ada salah satu paslon yang diduga telah melakukan penyalahgunaan wewenang. Hari ini saya memberikan keterangan sebenar-benarnya terhadap Bawaslu bahwa kami memang dirugikan,” tegasnya.
Adapun sanksi yang ditegakkan apabila kasus ini terbukti, maka paslon yang dilaporkan terancam dibatalkan sebagai peserta Pilkada 2020 oleh KPU Banjarbaru. Hal itu sebagaimana tertera dalam pasal 188 jo pasal 71 ayat 5, yakni dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
