SuaraKaltim.id - Dugaan absen siluman pada pegawai di DPRD Samarinda terendus saat Wali Kota Samarinda Andi Harun inspeksi mendadak atau sidak ke Sekretariat DPRD Samarinda.
Dalam sidak tak banyak pegawai ditemukan, tapi daftar hadir sudah ditandatangani. Diduga absen itu dipalsukan karena daftar hadir manual itu sudah terisi penuh hingga sif kerja sore. Padahal sejumlah ruangan terlihat kosong.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris DPRD Samarinda Agus Tri Susanto mengaku tak mendapat laporan dari bawahannya.
"Kondisi semacam itu saya gak dapat informasi, karena gak terpantau," katanya saat dikonfirmasi melalui telepon seluler, Senin (29/03/2021) malam.
Baca Juga:Wali Kota Andi Harun Sidak ke DPRD Samarinda, Kaget Liat Absensi
Saat ditanya apakah dirinya kecolongan? Agus Tri Susanto menjelaskan, dalam kerja birokrasi itu ada pengawasan berjenjang. Jika dia dievaluasi wali kota, maka dirinya punya bawahan, yakni kepala bagian atau kabag, kemudian ada kasubag.
"Kalau soal absen itu gak mungkin urusan Sekwan. Memang sebetulnya itu urusan kasubag yang punya tugas,"jelasnya.
Agus Tri juga mengaku selalu beri pengarahan pada bawahan terkait disiplin pegawai. Sering disampaikan saat apel kala itu. Tetapi kata dia, barangkali ada Kasubag dan Kabag yang kurang memantau pola absen stafnya.
"Makanya tadi saya tegur juga, pak Walikota tegur saya, saya tegur pejabat struktural dari bawahan saya. Mengapa hal ini bisa terjadi dan itu pengawas berjenjang namanya," terangnya.
"Apalagi hanya sebuah absen itu kan urusan atasan langsungnya," sambungnya lagi.
Baca Juga:Sebelum Ramadan, Wali Kota Andi Harun Ingin Babat Habis Prostitusi
Mengenai disiplin pegawai ini nampaknya bukan perkara baru. Dia mengakui selama ini cukup kesulitan untuk mendisiplinkan pegawai honorer di DPRD.
"Selama ini saya sangat berupaya mendisiplinkan pegawai, terus terang saja pegawai honor di DPRD itu salah satu yang cukup sukar untuk didisiplinkan," kata dia.
Olehnya dia bersyukur atas sidak yang dilakukan Andi Harun. Karena mendukung upayanya untuk mendisiplinkan pegawai.
"Saya terus terang berterima kasih sekali kehadiran walikota, ini betul betul sangat mendukung upaya saya mendisiplinkan pegawai," paparnya.
Untuk diketahui, saat sidak pada salah satu ruangan bagian fasilitas dan penganggaran. Semestinya di ruang tersebut ada 38 orang, hanya dihadiri 13 pegawai tidak tetap harian (PPTH).
Dalam sidak diungkapkan ketidakhadiran para pegawai karena kebijakan work from home (WHF).
Saat ditanya apakah memang sedang memberlakukan kebijakan tersebut ?. Agus Tri menjelaskan bahwa kebijakan itu lagi dievaluasi.
Sebelumnya kata dia ada beberapa anggota dewan yang terpapar Covid-19 kemudian ada beberapa staf sekretariat juga. Akhirnya sempat beberapa staf isolasi mandiri.
Tetapi dirinya mengakui bahwa kebijakan itu sudah dicabut. Tidak berlaku semenjak kepemimpinan Andi Harun.
"Karena bapak Andi Harun isyaratkan WFH itu tidak secara mutlak, karena betul-betul melihat tingkat resiko. Tapi sebagian besar hal ini terjadi karena betul-betul tidak disiplinnya pegawai,"tutupnya.
Kontributor : Jifran
