Larangan Mudik, Wagub DKI: Lebaran Bisa Dilakukan via Video Call
Riza menegaskan dukungan Pemprov DKI pada putusan pemerintah pusat terkait larangan mudik.
Perwali 13/2021 Samarinda, Langgar Prokes Denda Rp 500 Ribu
Sapri Maulana Rabu, 07 April 2021 | 16:16 WIB
Wali Kota Samarinda Andi Harun saat divaksin tahap II. Ia menyebut kasus Covid-19 di Samarinda turun signifikan. [Istimewa]
Kepala Bagian Hukum Pemkot Samarinda Eko Suprayetno mengatakan, ada hal-hal yang dirincikan lagi di dalam perwali terbaru ini.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota Samarinda menerbitkan Perwali 13/2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Pelaksanaan Protokol Kesehatan pengganti Perwali 43/2020. Bagi pelanggar protokol kesehatan, akan mendapatkan sanksi.
Dilansir dari Presisi.co, jaringan Suara.com, ada dua poin besar dalam Perwali 13/2021. Yakni penerapan 4M pada perorangan dan pengelola. Perorangan merupakan setiap orang yang berada di Samarinda. Sedangkan pengelola adalah meliputi perkantoran, sekolah, tempat ibadah, terminal/pelabuhan/bandara, transportasi umum, toko, apotek, warung makan/kafe/restoran, hotel, tempat wisata, acara keramaian, tempat karaoke, tempat hiburan malam (THM), dan area publik di Samarinda.
Meski bertujuan serupa, Perwali 13/2021 menjadi penyempurna atas beberapa butir aturan yang dinilai kurang memberi efek jera.
Kepala Bagian Hukum Pemkot Samarinda Eko Suprayetno mengatakan, ada hal-hal yang dirincikan lagi di dalam perwali terbaru ini. Salah satunya berupa denda.
Baca Juga: Horor! Tangerang Selatan Zona Merah COVID-19 Satu-satunya di Pulau Jawa
"Dijelaskan pula kapan harus menyanksi dengan nominal yang ditentukan," ucap Eko saat disambangi Presisi.co, Rabu 7 April 2021.
Sanksi administrasi perorangan nominalnya mulai dari Rp 250 ribu sampai Rp 500 ribu. Untuk kelas pengusaha dari Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. Bahkan, jika berkali-kali melanggar bisa dicabut izin usaha.
"Aturan diperketat. Namun tak membatasi kegiatan ekonomi masyarakat," paparnya.
Titik tekan perwali ini, sebutnya, supaya membiasakan masyarakat disiplin protokol kesehatan. Eko meminta masyarakat menaati aturan baru ini.
"Satpol PP akan mengawal ini. Pelanggaran dicatat secara elektronik melalui KTP," pungkasnya.
Baca Juga: Wali Kota Medan Bobby Nasution Pastikan Vaksinasi Saat Ramadan
Baca Juga
15:58
WIB
Berharap Cak Imin Maju di Pilpres 2024, PKB: Siapa Tahu, Kita Lihat Saja
"Tetapi belum tahu kejutan-kejutan yang muncul dalam Mukernas besok."
Selengkapnya
15:50
WIB
Mantap! 10.000 Dokter Dapat Pelatihan Vaksinator Covid-19 Secara Online
Sebanyak 10.000 dokter seluruh Indonesia, akan mendapatkan pelatihan massal menjadi vaksinator Covid-19 secara online.
Selengkapnya
15:53
WIB
Vaksin AstraZeneca, Ahli Tak Heran Kasus Pembekuan Darah pada Dewasa Muda!
Profesor Inggris tak heran kasus pembekuan darah pada dewasa muda setelah suntik vaksin AstraZeneca.
SelengkapnyaKomentar
Berita Terkait
