“Dengan subsidi dan berbagai fasilitas itu yang menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga, kita juga fokus muatan balik selalu ada karena itu memberikan timbal balik perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3TP," kata Bharto.
Dengan adanya beberapa fasilitas tersebut, Program Tol Laut sebagai salah satu Program Strategis Nasional Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas.
Kemenhub mencatat, awalnya hanya memiliki dua trayek di tahun 2015. Trayek tersebut terus bertambah menjadi 6 trayek pada 2016. Berlanjut pada tahun 2017, ada 13 trayek baru Tol Laut.
Kemudian pada 2018 bertambah menjadi 18 trayek. Di 2019 bertambah 20 trayek dan di 2020 bertambah 26 trayek.
Baca Juga:Jokowi Reshuffle Kabinet Pekan Ini, Siapa Menteri yang Bakal Dicopot?
Untuk tahun 2021, Ditjen Hubla menambah empat trayek baru sehingga keseluruhan menjadi 30 trayek. Penambahan jumlah trayek tersebut diiringi dengan penambahan jumlah pelabuhan dan kapal dengan melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri atas 9 pelabuhan pangkal, dan 97 pelabuhan singgah.
Dalam mengimplementasikan Program Tol Laut, Kemenhub melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Keberhasilan program angkutan tol laut tak hanya dilihat sebatas pengangkutan logistik dari pulau Jawa ke wilayah Timur Indonesia, melainkan juga harus diikuti dengan muatan balik dari pelabuhan tujuan.
Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Perak Arif Toha menyebut perlunya upaya sosialisasi yang masif terkait muatan balik.
Arif Toha mengatakan bahwa Kabupaten Morotai, Maluku Utara merupakan daerah yang dinilai baik dalam hal muatan balik produk-produk lokal hasil perikanan dan perkebunan ke Surabaya.
Sementara itu, banyak Pemda termasuk pelaku usaha di daerah banyak yang belum memanfaatkan kapal tol laut ini. Hal itu bisa dilihat dari volume muatan balik kapal tol laut yang masih rendah. Kapal tol laut yang berpangkalan di Surabaya ada beberapa yang kembali dalam keadaan kosong dan tak membawa muatan sama sekali.
Baca Juga:Jokowi Teken Keppres Cuti Bersama Libur Lebaran dan Natal 2021
Padahal, kata Arif, biaya pelayaran atau freight kapal tol laut disubsidi. Hal tersebut dianggap menguntungkan bagi pelaku usaha maupun masyarakat di daerah penghasil komoditas jika dibandingkan dengan menggunakan layanan kapal komersial.
