SuaraKaltim.id - Kalangan legislatif Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, menyisihkan anggaran sebanyak Rp 65 miliar guna penanggulangan wabah COVID-19 di. Alokasi ini disisihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah (APBD) Kota Balikpapan pada tahun depan.
“Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri, anggaran penanganan wabah COVID-19 tetap harus disiapkan,” kata Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh di Balikpapan menyadur dari ANTARA, Sabtu (27/8/2021).
Dalam Surat Edaran Mendagri Tito Karnavian mengirimkan instruksi kepada pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi se Indonesia.
Anggaran dana untuk penanganan wabah COVID-19, itu dimasukkan dalam mata anggaran dana tidak terduga (DTT). Besaran alokasi yang diinstruksikan sebesar 5 persen dari total jumlah APBD.
Baca Juga:Kasus Kesembuhan Covid-19 di Kaltim Terus Meningkat, Hari Ini Ada 1.267
Dengan Rencana APBD 2022 sebesar Rp1,3 triliun, maka Balikpapan menyisihkan Rp 65 miliar untuk penanganan COVID-19.
Menurut Abdulloh, dana tersebut, sesuai judul mata anggarannya, disiapkan guna kebutuhan mendadak dan darurat.
Dengan adanya mata anggaran terpisah untuk penanganan COVID-19 maka kebutuhan dana penanganan COVID-19 tidak lagi mengganggu pos-pos dana-dana yang dibutuhkan untuk pembangunan lainnya.
“Jadi kita tidak perlu lagi refocusing, atau menyisihkan di sana-sani dari anggaran yang ada,” lanjut Abdulloh.
Proses refocusing dengan menyisir satu per satu mata anggaran adalah proses yang membutuhkan ketelitian dan kejelian penghitungan ulang, dan benar-benar memakan waktu dan tenaga untuk melakukannya.
Baca Juga:Covid-19 di Kaltim Bertambah 637 Kasus, Angka Sembuh Juga Meningkat Sebanyak 889
Saat ini, di Balikpapan tren jumlah pasien positif menurun dan jumlah warga yang divaksin mencapai 30 persen lebih atau hampir 200 ribu orang dari 600 ribu penduduk.
Kepala Dinas Kesehatan dr Andi Sri Juliarty mengatakan dengan kecepatan vaksinasi sekarang, maka target angka 80 persen vaksinasi Balikpapan bisa tercapai Desember mendatang.
Dengan laju penularan COVID-19 sudah bisa ditekan sebelum tahun baru 2022.
"Anggarannya tetap kita siapkan, karena kita belum tahu pasti, mungkin saja kemungkinannya kasus meningkat lagi dan kita butuh dana ekstra untuk berbagai keperluan penanganan," demikian Abdulloh. (ANTARA)
