"Kalau pun ada di dalam multiyears, itu kan harus dilihat juga sumber dananya. Karena yang saya tahu, hingga kini baru perencanaannya saja," jelasnya.
Ia menyatakan, wajar saja jika masyarakat ada yang menolak pembangunan tersebut. Karena, proyek itu tidak berimplikasi kepada konsep pembangunan suatu daeerah.
Menurutnya lagi, tower itu hanya sekedar maskot belaka. Dirinya pun dengan lugas menyatakan, kontribusi dari tower itu pun masih belum tahu apa untuk daerah.
"(Pembangunan yang berkontribusi) itu contohnya seperti infrastruktur jalan," ucapnya.
Baca Juga:Dipangkas Rp 35 Miliar, Dinas PUPR Penajam Paser Utara Hanya Bisa Pasrah
Ia membeberkan, alasan lain kenapa pembangunan ini disorot, karena pembayaran insentif nakes di PPU belum tuntas.
Baginya, insentif nakes merupakan hal yang harus diprioritaskan Pemda PPU.
"Untuk percepatan pemulihan ekonomi loh itu," sambungnya.
Ia menyampaikan, jika semua masyarakat sudah terbebas dari ancaman penularan Covid-19, pembangunan itu dipersilahkan untuk dikerjakan.
Ia menyatakan, dewan PPU akan terus mengawal mega proyek tersebut.
Baca Juga:Pasien Positif Covid-19 di Kabupaten PPU Kaltim Bertambah 74 Orang
"Akan kami bahas di tingkat fraksi Gerindra soal masalah ini. Tidak hanya kami saja, pembahasan lebih (besar) juga pasti ada mengingat opini akan terus berkembang," tambahnya.
Dirinya juga menegaskan, persoalan suka tidak suka yang ada di dewan terkait mega proyek tersebut karena melihat fungsi dari pembangunan.
"Di satu sisi mungkin, karena kan IKN, peru maskot. Tapi persoalannya bukan itu, ini dananya fantastis, bisa ke lain hal," pungkasnya.
