Plan Penanganan Banjir Ala Andi Harun Dipatahkan, Yustinus: Semua Orang Tahu Itu

SuaraKaltim.id - Banjir di Kota Samarinda pada Minggu (12/9/2021) ini menggenangi 37 titik ruas jalan di Kota Tepian. Intensitas hujan sedang hingga lebat, mulai pukul 08.15 Wita hingga 11.50 Wita menimbulkan banjir dengan tinggi muka air (TMA) mulai dari 30cm hingga 40cm.

Untuk diketahui sebelumnya, beberapa hari lalu, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan ada beberapa cara yang akan ia terapkan untuk bisa mencapai target Kota Tepian bebas dari banjir. Penanggulangan dari hulu ke hilir, katanya, dirasa akan berdampak langsung pada Kota Peradaban, sekaligus penyangga Ibu Kota Negara (IKN) ini.

Orang nomor satu di Samarinda itu pun memiliki cara penanggulangan banjir dengan berbagai jangka. Mulai dari pendek, menengah, dan panjang.

Untuk jangka pendeknya, Pertama, untuk jangka pendek. Ia menyebut, Pemkot Samarinda sudah memulainya dengan pengerukan drainase di sejumlah titik rawan banjir yang tersebar di Kota Tepian.

Baca Juga:Sabu 25 Kilogram dan 37.701 Butir Ekstasi Diamankan, Kapolresta Samarinda: Tangkapan Besar

“Gotong royong juga sudah kita galakkan,” bebernya, dikutip dari Presisi.co--Jaringan Suara.com.

Untuk jangka menengahnya, ia melanjutkan, Pemkot Samarinda akan membangun polder di Kawasan Kelurahan Sungai Siring. Di mana di wilayah itu, peristiwa banjir saat hujan sering sekali terjadi. Penelitian untuk memanfaatkan eks void atau lubang bekas tambang terkait rencana tersebut juga telah dilakukan.

“Kemudian beberapa pekerjaan yang akan masuk dalam tahap pengerjaan di simpang 4 Lembuswana, simpang 4 Sempaja , sungai mati di DI Pandjaitan," terangnya.

Namun, apakah cara-cara tersebut terbukti bisa menumpas banjir di Kota Samarinda? Menurut Yustinus Sapto Hardjanto, pemerhati sungai, danau dan rawa (SADAR), dirinya mengaku belum melihat ada rencana yang jelas soal penanganan banjir di Samarinda.

Ia menuturkan, apa yang diungkapkan Wali Kota Andi Harun merupakan pikiran-pikiran sesaat saat ada kejadian. Ia bahkan dengan tegas menyindir pernyataan Wali Kota Samarinda soal banjir yang berkitan dengan ketidaksesuaian penggunaan lahan pada Daerah Aliran Sungai (DAS).

Baca Juga:Borneo FC Incar Kemenangan Kedua Lawan Persik Kediri Malam Ini

"Semua orang tahu soal itu. Maka harusnya ada rencana soal One RIver on Plan," ucapnya, melalui aplikasi pesan instan.

Ia menjelaskan, jika Sungai Karang Mumus, misalnya yang DAS-nya ada di Kukar dan Samarinda, memang perlu penanganan bersama.

Tapi sayangnya, hingga kini Pemkot Samarinda belum ada melakukan pembicaraan terkait akan hal tersebut.

"Dan yang agak aneh, soal banjir akhir-akhir ini, sepertinya Pemkot Samarinda tidak bicara soal tambang ilegal? Padahal di Muang Dalam, terlihat jelas banjir membawa butiran batu bara," sindirnya.

Terkait rencana Wali Kota Samarinda soal memanfaatkan lubang tambang sebagai infrastruktur pengendalian banjir, menurutnya lagi hal itu belum pas untuk diterapkan.

Dirinya mengistilahkan hal tersebut sebagai impact to be property.

"Memangnya posisi lubang tambang ada di mana? Kebanyakan ada di bagian atas kok. Kalau diisi air dan tidak diperkuat pinggirannya, salah-salah malah jebol dan bikin banjir bandang," lugasnya.

Ia menyatakan pula, apapun yang dilakukan Pemkot Samarinda untuk mengatasi banjir di kotanya, hingga kini semua itu tak lebih dari program darurat semata.

Bahkan dirinya juga menyindir, program jangka menengah serta jangka panjang yang diberikan Wali Kota Andi Harun dalam pemaparannya Selasa (7/9) lalu, tidak pernah benar-benar dilakukan.

"Kalau ditelisik, sampai saat ini semua bicara soal mengatasi banjir. Banjir sendiri berhubungan dengan tata air atau manajemen air hujan. Jadi hanya membahas mengatasi banjir tanpa kesadaran untuk mencegah kekeringan sama artinya dengan membuang air hujan dan kemudian menuai kekeringan dan kebakaran lahan di musim kemarau," jelasnya.

Dalam konteks manajemen air hujan, baginya, banjir merupakan tanda tingginya air permukaan atau runoff. Penyebabnya, bisa curah hujan yang sangat tinggi, atau hilangnya ruang peresapan atau tangkapan air.

Kasus banjir di Samarinda, menurutnya yakni hilangnya ruang infiltrasi dan tangkapan air. Akibatnya, air permukaan masuk ke badan air, baik alami maupun buatan. Namun karena jumlahnya besar, maka ruang air tidak mencukupi untuk menampung.

Menurutnya lagi, pemerintah seharusnya perlu melakukan langkah seperti mengembalikan atau memperbaiki kondisi lingkungan Samarinda. Agar siklus hidrologi berjalan dengan seimbang.

Seperti, menetapkan kawasan rawa-rawa sebagai zona lindung atau konservasi air. Lalu, menghentikan pematangan lahan atau pembongkaran bukit-bukit di Samarinda.

Kemudian, menegakkan peraturan tentang koefisien bangunan dan lahan, serta memperluas hutan kota.

"Dan revitalisasi sungai arau anak-anak sungai yang hilang. Jadi pada intinya kita tidak bicara mengatasi banjir tapi memperbaiki manajemen air hujan. Memanen dan menanam air hujan," pungkasnya mengakhiri.