Bukti Dugaan Transaksi Keuangan Eks Bupati Kukar terkait Pencucian Uang Diserahkan ke KPK

MAKI menyerahkan dugaan transaksi keuangan yang melibatkan koruptor Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara, dalam perkara TPPU.

Chandra Iswinarno | Welly Hidayat
Rabu, 15 September 2021 | 10:06 WIB
Bukti Dugaan Transaksi Keuangan Eks Bupati Kukar terkait Pencucian Uang Diserahkan ke KPK
Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) nonaktif Rita Widyasari saat menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Jumat (6/7/2018), di mana dia divonis 10 tahun penjara. [Suara.com/Oke Atmaja]

SuaraKaltim.id - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyerahkan dugaan transaksi keuangan yang melibatkan koruptor Rita Widyasari, mantan Bupati Kutai Kartanegara, dalam perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penyerahan dokumen tersebut diserahkan Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Selasa (14/9/2021).

"Proses itu kan ada kasus menyangkut TPPU Rita Widyasari. Saya melaporkan pada KPK sebagai transaksi mencurigakan," katanya seperti dikutip dari Suara.com.

Dia mengemukakan, mendapatkan bukti transaksi keuangan sejak tahun 2018 sampai 2020 dari sejumlah perusahaan.

Baca Juga:Sambangi KPK, MAKI Serahkan Bukti Dugaan Transaksi Keuangan Terkait TPPU Rita Widyasari

Dalam transaksi keuangan  tersebut, diduga ada keterkaitan sejumlah saksi-saksi yang pernah dipanggil KPK dalam kasus TPPU Rita.

"Ada laporan ke saya ada dugaan transaksi penukaran uang dari rupiah ke dolar Singapura dan selalu mencari uang dominasi 1000 dolar Singapura. Tahun 2019 sekitar 5 Miliar, 2018 juga lebih besar, dan 2020 masih ada kecil. Saya anggap puluhan Miliar," ungkapnya

Meski begitu, Boyamin belum bisa menyampaikan peruntukan uang-uang tersebut. Namun, dia mengemukakan, bukti-bukti transaksi keuangan itu dianggap mencurigakan.

Apalagi, Mantan Bupati Kukar itu disebut dalam dakwaan eks penyidik KPK Stepanus Robin bersama Advokat Maskur Husein, dalam keterlibatannya pada kasus penanganan perkara Rita dalam membantu upaya Peninjauan Kembali (PK).

"Tapi setidaknya cara-caranya yang tidak normal. Misalnya pakai nama pegawai, ketika setoran dikosongin namanya, selalu dipakai di Jakarta. Artinya bisa saja untuk bayar lawyer, tapi rasanya kalau lawyer segitu besar lagi," ungkap Boyamin

Baca Juga:Kasus TPPU Bupati Rita Disebut Mangkrak karena Ada Dugaan Suap, Begini Reaksi KPK

Meski Begitu, Boyamin belum dapat menyampaikan apakah uang uang itu menyasar kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara Robin.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini