SuaraKaltim.id - Isu perpindahan ibu kota Provinsi Kaltim santer terdengar akhir-akhir ini. Beberapa anggota dewan di Senayan juga rutin membahas hal tersebut.
Usulan itu untuk memindahkan ibu kota Provinsi Kaltim, dari Samarinda ke Balikpapan. Timbul pertanyaan lain terkait isu tersebut, yakni urgensi dari perpindahan ibu kota itu.
Menariknya, Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan usulan itu sangat aneh jika benar terjadi. Ia dengan tegas menolak, dan lebih memilih jika kepentingan masyarakat di segmen lainnya yang perlu disorot. Seperti banjir.
Tenaga ahli perencanaan wilayah kota DPUPR Kaltim Farid Nurrahman juga mengatakan hal senada. Dihubungi melalui telepon seluler, CEO Ruangku ini mengatakan perpindahan ibu kota harus dilihat dari fungsinya.
Baca Juga:Sudah 70 Persen, Isolasi Terpadu Asrama Atlet GOR Sempaja Ditarget Rampung Akhir September
"Secara fungsi kan memang Samarinda ini ibu kota pemerintahan, jadi kalau misalnya fungsi itu dipindahkan ke Balikpapan, sedangkan Balikpapan ibu kota bisnis juga perdagangan jasa (di Kaltim), kalau dia (Balikpapan) dibebani dengan pemerintahan, maka apa yang sudah di Balikpapan sekarang itu yah nantinya bisa tidak imbang," ungkapnya, Jumat (17/9/2021).
Ia mengatakan, lebih baik pemerintah fokus pada memperbaiki ibu kota Provinsi Kaltim yang sekarang, yakni Samarinda. Katanya, polemik dan masalah di Kota Tepian cukup banyak dan menjadi PR baik bagi Pemkot Samarinda maupun Pemprov Kaltim sendiri.
Ia melanjutkan, jika dibandingkan dengan luas kotanya, Samarinda jauh lebih luas dibanding dengan Balikpapan. Di mana Kota Tepian memiliki luas sekitar 717,4 km², sedangkan Kota Beriman 503,3 km².
"Semisal, ketika nanti benar dipindahkan, artinya harus ada infrastruktur yang harus dibangun lagi di Balikpapan. Mulai dari kantor gubernur yang harus dipindah, seluruh pusat kantor pemerintahan provinsi jharus dipindah, DPRD Provinsi harus dipindah juga. Maka itu akan membebani anggaran, ini alasan utama yah," jelasnya.
Lebih lanjut, alasan kedua yang ia sampaikan ialah daya dukung di Balikpapan juga akan terbebani. Sebagaimana diketahui krisis air bersih di Kota Minyak juga sulit.
Baca Juga:Pengelolaan Kurang Maksimal, Ekowisata Sungai Mahakam Belum Dilirik Pemkot Samarinda
Jika dikaitkan dengan perpindahan IKN, yang di mana katanya akan mempermudah urusan pemerintahan baik itu pusat dan provinsi, dengan tegas pula ia menyatakan hal tersebut tak ada hubungannya.
"Justru malah memperkuat fungsi ibu kota provinsi yang menjadi terbebani dengan urusan pemerintahan pusat. Saat ini, secara parsial sudah tepat-tepat aja," timpalnya.
Disinggung soal perpindahan ibu kota Provinsi Kaltim lantaran situasi banjir yang kerap terjadi di Samarinda, katanya pula hal itu bukan masalah yang perlu dijadikan sebagai alasan perpindahan ibu kota Kaltim.
Alasannya, penanganan banjir di Samarinda maupun Balikpapan, bergantung pada tindakan dari masing-masing pemerintah daerah. Mulai dari pencegahan serta penanggulangannya.
"Kalau pusat ibu kota provinsi dipindahkan ke Balikpapan, emang banjir di Samarinda selesai? Kan enggak. Terus apakah banjir di Balikpapan akan selesai juga? Kan enggak juga."
"Lebih bagus, Balikpapan itu difokuskan untuk kota bisnis dan perdagangan jasa kita saja," sambungnya.
Sekali lagi, anggota ikatan ahli perencanaan Indonesia untuk Kaltim itu menyarankan, fokus pemerintah provinsi harus pada masing-masing daerah bukan soal perpindahan ibu kota Kaltim.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi juga memberikan tanggapan. Ia bahkan dengan tegas menolak usulan dari dewan Senayan tersebut.
"Tidak perlu, tidak strategis, tidak manfaat. Sudah bagus Samarinda sebagai ibu kota Kaltim," jawabnya saat dihubungi melalui aplikasi pesan instan.
Dengan gurauan khasnya, ia kembali melanjutkan pernyataan dengan mencocokkan nama kota dan peranannya masing-masing.
"Samarinda ibu kota Kaltim, Balikpapan ibu kota Kalimantan, PPU (Penajam Paser Utara) ibu kota negara," ucapnya diakhiri dengan emotikon senyum sumringah.
Sebut Infrastruktur Balikpapan Siap
Hal berbeda disampaikan Ketua DPRD Balikpapan, Abdullah. Menurut orang nomor satu di dewan Balikpapan, infrastruktur Kota Pelabuhan sudah sangat siap jika ibu kota provinsi akan dipindah. Bahkan ia sangat mendukung hal tersebut.
“Sebagai warga Balikpapan, saya setuju sekali. Tapi ingat, ini kan masih sebatas wacana,” kata Abdullah.
Sementara untuk kelanjutannya, ia mempersilahkan pihak terkait untuk membahas. Manakala opsi pemindahan Ibu Kota Provinsi Kaltim ke Balikpapan dipandang serius.
“Kalau mau dibahas lebih lanjut ya silahkan saja. Prinsipnya, kalau dipindah ke Balikpapan oke, kalau tidak juga tidak masalah,” imbuh politisi Partai Golongan Karya ini.
Di antara kota/kabupaten lain, ia tak segan menyebut Balikpapan jadi yang paling layak, jika Ibu Kota Provinsi Kaltim memang benar-benar dipindah. Baik dari segi infrastruktur maupun aspek penunjang lainnya.
“Balikpapan kan fasilitas pendukungnya sudah lengkap, mulai dari pelabuhan hingga bandara internasional. Begitu juga infrastrukturnya,” ungkapnya.
Kontributor: Apriskian Tauda Parulian-Setiawan
